Selasa, 17 September 2019

Jubir Wapres Sebut Sejarawan JJ Rizal Mengidap Stunting Sejarah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah Cimanggis yang ada di Kompleks RRI Cimanggis Depok. Bangunan ini adalah peninggalan bersejarah yang ada di Kota Depok. TEMPO/Imam Hamdi

    Rumah Cimanggis yang ada di Kompleks RRI Cimanggis Depok. Bangunan ini adalah peninggalan bersejarah yang ada di Kota Depok. TEMPO/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, meminta sejarawan JJ Rizal menggunakan logika dalam mengkaji objek sejarah. Husain mengungkap logika JJ Rizal yang dianggap keliru dalam menilai keberadaan Rumah Cimanggis.

    "Sejarawan jangan sampai stunting, berpikir kerdil, sebaliknya dituntut menggunakan logika dalam mengkaji aspek kesejarahan sebuah obyek," kata Husain dalam keterangannya, Kamis malam, 18 Januari 2018.

    Stunting adalah istilah untuk menggambarkan pertumbuhan yang terhambat karena kurang gizi yang parah. Akibatnya, orang yang terkena stunting akan memiliki tubuh yang pendek alias kerdil. Istilah ini digunakan Husain merespons pernyataan JJ Rizal yang menyebut pendapat Wakil Presiden Jusuf Kalla soal Rumah Cimanggis menggambarkan kondisi pemerintah yang mengidap hongeroedeem alias busung lapar sejarah.

    Baca juga: Sejarawan JJ Rizal Kritik Wapres JK soal Rumah Cimanggis

    Rizal menyebut pernyataan Kalla soal situs Rumah Cimanggis merupakan bekas rumah istri kedua Gubernur Jenderal Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) Petrus Albertus van der Parra yang korup merupakan suatu kesalahan. Menurut sejarawan lulusan Universitas Indonesia itu, Van Der Parra menikah lagi dengan Adriana Bake setelah dua tahun ditinggal mati istrinya.

    Menanggapi hal itu, Husain menyebut pernyataan JJ Rizal berlawanan dengan logika sejarah. "Kalau memang Adriana Bake bukan istri kedua Van der Parra, di mana logikanya Adriana justeru dibuatkan rumah di tengah hutan di Depok," kata Husain.

    Di sisi lain, Van der Parra, justru tinggal bersenang senang di Istana Bogor yang megah. Kalau Adriana Bake bukan istri kedua atau simpanan, ujar Husain, harusnya Adriana sehari-hari mendampingi Van Der Parra sebagai Gubernur Jenderal Belanda. "Tapi faktanya tidak, justeru Adriana harus menepi ke Rumah Cimanggis di Depok yang pada masa itu sebagian masih hutan belantara," kata Husain.

    JJ Rizal sebelumnya menyatakan Rumah Cimanggis tidak layak dikorbankan untuk proyek pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia. Rumah itu dianggap bisa menjadi medium pembelajaran masa lalu. Bila alasan Rumah Cimanggis dikorbankan karena bekas rumah pejabat yang korup, Rizal menyebut akan banyak sekali bangunan sejarah di Indonesia yang harus dihancurkan.

    Baca juga: Jusuf Kalla: Tak Ada yang Perlu Dibanggakan dari Rumah Cimanggis

    Rizal mencontohkan Museum Sejarah Jakarta dan seluruh area Kota Tua Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan VOC yang juga berperilaku korup. Begitu juga Istana Bogor yang pernah menjadi vila mewah gubernur jenderal VOC . "Istana Negara juga dirobohkan saja karena itu semula vila mewah pejabat VOC lalu dijadikan kantor gubernur jenderal VOC," ujar Rizal. Bahkan di Makassar tempat JK berasal, kata Rizal, ada Benteng Fort Rotterdam yang menjadi tanda awal kolonialisme Belanda di Indonesia timur yang dikepalai Speelman yang korup.

    Pernyataan Rizal soal Benteng Fort Rotterdam dianggap suatu kekeliruan. Menurut Husain, Benteng Fort Rotterdam bukan dibangun oleh Belanda. Benteng tersebut didirikan oleh Raja Gowa, sebagai pengawal Benteng Somba Opu, yang kemudian direbut oleh Belanda setelah Speelman menaklukkan Gowa. "Berpikir kerdil atau stunting sejarah, bisa membuat bangsa kita juga jadi sangat tidak percaya diri melihat kemampuan bangsanya (membangun benteng)," kata Husain.

    Husain meminta tidak perlu ada pihak membenturkan rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia di kawasan tersebut. Apalagi melebih-lebihkan Rumah Cimanggis yang sebelumnya kurang menjadi perhatian sejarawan. "Menjadi pertanyaan, kenapa justeru di saat kawasan sekitarnya akan dibangun pusat peradaban Islam, barulah diributkan," kata Husain.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.