Aher Puji Kemajuan PAD Kabupaten Pangandaran

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meresmikan salah satu Gedung Puskesmas di Kabupaten Pangandaran, Rabu (17/1/2018). Sejak menjadi kabupaten mandiri pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran dari sektor pariwisata mencapai Rp144 miliar atau naik 7x lipat.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meresmikan salah satu Gedung Puskesmas di Kabupaten Pangandaran, Rabu (17/1/2018). Sejak menjadi kabupaten mandiri pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran dari sektor pariwisata mencapai Rp144 miliar atau naik 7x lipat.

    INFO JABAR— Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terus menyokong kehadiran kabupaten bungsu di Jawa Barat, yakni Kabupaten Pangandaran. Sokongan ini akhirnya berbuah manis, karena pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran dari sektor pariwisata saja sudah mencapai Rp144 miliar atau naik 7 kali lipat dibandingkan sebelum menjadi kabupaten mandiri.

    “Dulu PAD Rp22 miliar, setelah jadi kabupaten sendiri jadi Rp144 miliar. Ini spektakuler berkat kreasi dan inovasi jajaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran,” kata Aher di Pangandaran, Rabu, 17 Januari 2018. 

    Menurut dia, pihaknya sedari awal selalu mendorong kabupaten anyar tersebut, terutama dengan sokongan dana bagi banyak fasilitas umum di Pangandaran. Dukungan tersebut antara lain, pada tahun anggaran 2017 untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangandaran dan sembilan puskesmas, yang separuh dananya berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

    Pada kesempatan kunjungan ke Kabupaten Pangandaran tersebut, Aher secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan RSUD Pangandaran, di Desa Pananjung Kabupaten Pangandaran. 

    Selain itu, Aher juga meresmikan sembilan gedung Puskesmas, salah satunya di Dusun Bojongkarekes Desa Babakan Kabupaten Pangandaran. Kegiatan lain gubernur adalah meresmikan empat Gedung Pedagang Kaki Lima (PKL) bagi eks PKL pantai barat dan pantai timur Pangandaran yang berjumlah 1300 pedagang.

    Aher sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang lebih mementingkan layanan publik dibandingkan kepentingan Pemerintah Kabupaten.

    "Saya apresiasi kepada Kabupaten Pangandaran yang telah dengan sadar lebih mementingkan publik dibanding yang lainnya. Sampai hari ini Kabupaten Pangandaran belum punya gedung pemerintahan, tapi lebih dahulu mementingkan pembangunan Puskesmas, RSUD, dan penataan PKL," ujar Aher.

    Khusus penataan PKL di Pantai Barat dan Timur, Aher memproyeksikan turis akan datang lebih banyak. Sebab, mereka akan makan, belanja, hingga membeli oleh-oleh di lokasi yang lebih representatif. 

    Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyediakan gedung hingga tiga lantai, sehingga wisatawan yang hendak belanja tak perlu lagi di bawah naungan tenda. Terlebih, seluruh PKL mampu ditampung sehingga pariwisata Pangandaran bisa lebih maju. 

    “Saya kira awal-awal akan transisi, tapi di Bali-pun, belanja oleh-oleh kan tidak di pinggir pantai namun ada kawasan khusus untuk belanja. Pak Bupati pun jamin takkan ada PKL baru, karena pengawasan nanti ada Satpol PP dan Satgas Jaga Lembur,” ucapnya.

    Aher secara khusus juga mengapresiasi keberadaan Satgas Jaga Lembur-semacam Pecalang di Bali, yang juga hadir di Pangandaran untuk menjaga ketertiban dari PKL. Hal ini dinilai saling melengkapi dengan Satpol PP yang bersifat kedinasan, namun Pasukan Jaga Lembur lebih menggunakan pendekatan budaya dan sosial. 

    “Jadi mulai Januari ini, masyarakat harus tahu kalau kawasan pantai Pangandaran sudah bebas PKL. Silakan kunjungi obyek wisata ini, kawasan Pantai Barat dan Timur benar-benar berbeda sekarang. Lebih bersih, tertib dan indah, jadi silakan nikmati dan jangan lupa belanja di sini,” tutur Aher. (*) 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.