Tjahjo Kumolo Ibaratkan Putusan MK Bak Nasi Rawon

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmo dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Januari 2018. Raker tersebut membahas verifikasi partai politik seusai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Ilham Fikri

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmo dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Januari 2018. Raker tersebut membahas verifikasi partai politik seusai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengibaratkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi partai politik bak hidangan nasi rawon.

    "Putusan MK itu makan nasi rawon. Mau pakai kerupuk atau tidak, itu bukan harus dilakukan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 18 Januari 2018.

    Baca juga: Uji Materi UU Pemilu Ditolak MK, Begini Komentar Mendagri

    Artinya, kata Tjahjo, putusan MK itu tak mengatur apakah verifikasi partai politik turun ke lapangan atau tidak.

    Tjahjo mengatakan pemerintah dari awal sudah menyatakan untuk menjalankan putusan MK tanpa melanggar undang-undang.

    Menurut Tjahjo Kumolo, jangan sampai nanti ada partai tidak lolos verifikasi, kemudian menggugat hasil pemilu karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menjalankan putusan MK.

    Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Batalkan Verifikasi Faktual Parpol

    Sebelumnya, rapat kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah dan KPU telah sepakat meniadakan verifikasi faktual dan hanya cukup dengan verifikasi administrasi melalui Sistem Informasi Politik (Sipol) KPU. Namun, dalam rapat konsultasi hari ini, Komisi II dan KPU belum menyepakati teknis verifikasi oleh KPU. "Sekarang rapat kami skors dan memberikan waktu bagi KPU untuk rapat pleno," ujar Ketua Komisi II Zainuddin Amali.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.