INFO NASIONAL – Pemerintah terus mempermudah proses pencairan dana desa. Langkah ini dilakukan agar dana desa benar-benar memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan kawasan perdesaan.
Jika sebelumnya proses pencairan baru bisa dilakukan awal Maret, mulai tahun ini kepala desa sudah bisa menerima dana desa pada Januari. Selain itu, persyaratan pencairan juga dipermudah, format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang harus diserahkan pemerintah desa dibuat lebih simple.
Baca Juga:
“Kita sudah melakukan evaluasi dari tahun lalu, untuk tahun ini ada perubahan bentuk, guna mempermudah pencairan dana desa. Kalau tahun lalu baru bisa cair Maret, Agustus, atau bahkan ada yang Desember, untuk tahun ini Januari sudah bisa dicairkan,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sarasehan Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Desa di Pulau Sumba, yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), di Waikubak, Kabupaten Sumba Barat, Kamis, 18 Januari 2018.
Dia menjelaskan upaya untuk mempermudah pencairan dana desa merupakan komitmen pemerintah, agar warga desa benar-benar mendapatkan manfaat dari dana desa. Menurut dia, dana desa dalam tiga tahun terakhir telah terbukti banyak membantu ketersediaan infrastruktur, mulai jalan, jembatan, hingga ketersediaan sarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Posyandu.
“Saya harap, dana desa di Sumba Barat bisa dicairkan lebih cepat, sebelum 25 Januari. Sehingga pada Februari sudah ada pembangunan" katanya.
Baca Juga:
Tahun ini, kata Eko, dana desa akan disalurkan melalui tiga tahap, yakni Januari, Maret, dan Juli. Nantinya, dana desa akan dicairkan secara bertahap, yakni pada Januari sebanyak 20 persen, Maret 40 persen, dan Juli 40 persen.
“Dana desa, sebisa mungkin, harus digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Karena itu jangan pernah gunakan kontraktor untuk mengerjakan proyek yang bersumber dari dana desa,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eko meminta penguatan peran kepala daerah maupun kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Menurut dia, harus ada keselarasan antara bupati dan kepala desa dalam mengarahkan penggunaan dana desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kerja sama yang solid antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam mempercepat pencairan dana desa.
“Sukses atau tidaknya setiap desa, tergantung kepala desa dan bupatinya. Saya tantang kepala desanya, jangan sampai uangnya sudah sampai di kabupaten, desanya belum siap," tuturnya.
Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dappa Wole mengatakan, Sumba perlu pendampingan dari intelektual muda pascalulus. Agustinus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa karena turut membantu pengembangan kawasan transmigrasi. Ia berharap adanya sinergisitas lintas sektor untuk mempercepat pembangunan di Sumba Barat, yang terdiri atas 63 desa dengan jumlah penduduk 15.8601 jiwa.
“Sumba Barat mempunyai produk unggulan, mulai peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, taman nasional, pantai, dan wisata budaya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua umum GMKI Martin Philip Sahat Sinurat berharap mahasiswa ikut bergerak dan terpanggil untuk mengabdi ke desa.
"Kita dari GMKI berharap, Pulau Sumba menjadi contoh hubungan baik antara masyarakat desa dan investor, pemerintah daerah, serta lainnya. Bagaimana ikut terlibat membangun desa melalui dana desa," ujarnya.
Dalam kunjungan kerjanya ke Sumba Barat, Eko juga meresmikan PAUD Lolo Ole di Desa Kalimbukuni, Waikabubak. Selain itu, Eko juga meresmikan jalan rabat Kampung Lete Kamugila, Desa Bera Dolu, Kecamatan Doli, Kabupaten Sumba Barat, yang pengerjaannya dilakukan secara swakelola masyarakat setempat dengan menggunakan dana desa 2017 sebesar Rp 74 juta. (*)
