Minggu, 22 September 2019

Oso Dipecat, Moeldoko: Ikuti Apa yang Dikatakan Pak Wiranto

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko merespon pemecatan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta dalam musyawarah nasional luar biasa Partai Hanura yang digelar kubu Sarifuddin Sudding. Menurut Moeldoko, selama pemecatan itu mengikuti AD/ART Hanura, maka tak ada yang perlu dipermasalahkan.

    "Ikuti AD/ART saja seperti apa yang dikatakan Pak Wiranto (Ketua Dewan Pembina Partai Hanura )," ujar Moeldoko ketika dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 18 Januari 2018.

    Baca: Sarankan Hanura Tak Pertahankan Oso, Ini Alasan Refly Harun

    Sebagaimana diketahui, Oesman Sapta atau akrab dipanggil Oso telah dipecat dalam Munaslub Hanura kubu Sarifuddin. Menurut Ketua Penyelenggara Munaslub Hanura, Wisnu Dewanto, adapun keputusan pemecatan itu diambil melibatkan 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 401 DPC (Dewan Pimpinan Cabang).

    Pertimbangan Hanura kubu Sarifuddin, OSO pantas dipecat karena beberapa kali melanggar AD/ART seperti pemecatan DPD, melanggar pakta integritas, hingga diduga melakukan praktik mahar politik. Adapun kubu itu juga menyebut Munaslub Hanura itu atas seizin Wiranto yang meminta penyelesaian konflik mengacu pada AD/ART.

    Namun, Moeldoko melanjutkan, belum tentu munaslub yang digelar kubu Sarifuddin sudah sah. Sebab, walaupun Munaslub disinggung dalam AD/ART untuk penyelesaian masalah kepemimpinan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan kemudian dicek Dewan Pembina.

    Baca: Oesman Sapta Odang Anggap Munaslub Partai Hanura Ilegal

    Apakah syarat itu sudah dipenuhi, Moeldoko belum tak tahu. Ia mengaku tidak begitu mengikuti dinamika internal Hanura walaupun menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina.

    "Kebetulan saya itu kurang mengikuti, saya lebih senang di Himpunan Keluarga Tani Indonesia. Jadi, daripada saya salah ngomong, pasti unaslub itu akan dipelajari dari berbagai aspek," ujar Moeldoko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.