INFO NASIONAL - Program padat karya (cash for work) melalui dana desa tahun ini menyasar 1.000 desa di 100 kabupaten. Selain mengurangi angka pengangguran, padat karya dilakukan untuk mengintervensi pengurangan angka stunting.
Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seusai pelaksanaan rapat tingkat menteri mengenai program padat karya di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018.
Baca Juga:
“Januari ini dilakukan di 10 Kabupaten dengan 100 desa. Nantinya akan dilaksanakan dalam setahun ini di 100 kabupaten dengan 1.000 desa. Kami pilih di 100 kabupaten dengan 1.000 desa karena kita juga akan masuk untuk mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan stunting atau kekurangan gizi,” ujarnya.
Meski demikian, menurut Puan, hal tersebut tidak berarti mengurangi hak bagi 74 ribu lebih desa mendapatkan dana desa. Dana desa tahun ini akan disalurkan melalui tiga tahap. Pertama, pada Januari, sebanyak 20 persen. Kedua, pada Maret, sebanyak 40 persen. Terakhir, pada Juli, sebanyak 40 persen.
“Sebanyak 74 ribu desa akan tetap mendapatkan haknya, kemudian hanya100 kabupaten dengan 1.000 desa ini akan menjadi tempat kami mengintegrasikan kegiatan terkait dengan stunting dan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Baca Juga:
“Kenapa tidak dijalankan serentak, namun di 100 kabupaten 1.000 desa? Karena, kita akan lakukan secara bertahap,” katany.
Di sisi lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan 100 kabupaten dengan 1.000 desa yang menjadi target program tersebut dipilih berdasarkan rangking daerah kategori paling miskin.
Menurut dia, 1.000 desa tersebut secara otomatis akan mendapat dana desa dengan jumlah terbanyak. Sebab, formula pembagian jumlah dana desa tahun ini berubah dari formula 90:10, yakni 90 persen dana desa dibagi rata ke semua desa dan 10 persen dibagi berdasarkan kondisi desa, menjadi formula 80:20, yakni 80 persen dibagi rata ke semua desa dan 20 persen dibagi berdasarkan kondisi desa.
“Tahun lalu, pencairan (dana desa) tahap pertama April, kemudian tahap kedua Agustus. Pak Presiden minta Januari sudah cair sehingga bisa langsung bekerja untuk semua desa,” tuturnya.
Terkait dengan program padat karya, ia mengatakan sebanyak 30 persen dari Rp 60 triliun dana desa atau sebesar Rp1 8 triliun digunakan untuk membayar upah kerja proyek dana desa. Ia meyakini hal tersebut dapat menciptakan sebanyak 5 juta lapangan pekerjaan di desa.
“Tapi cash for work tidak hanya dari dana desa. Kalau dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ada program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) yang juga menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya. (*)
