Idrus Marham Serahkan Soal Sekjen Golkar ke Airlangga Hartarto

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham seusai dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham seusai dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto terkait jabatannya sebagai sekretaris jenderal di partai berlambang pohon beringin itu. Ia mengakui dengan menjadi menteri, maka pekerjaan sebagai sekretaris jenderal akan terganggu.

    Ia menjelaskan tugas seorang sekjen bukan sekedar mengurusi hal-hal administratif. Tapi juga koordinasi, mengatasi masalah, dan mengimplementasikan arahan ketua umum. "Sehingga memang perlu waktu, saya kira itu justru bung Airlangga harus revitalisasi (posisi) sekjen itulah," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 Januari 2018.

    Baca juga: Idrus Marham Mengaku Tak Pernah Diajak Ngobrol Soal Menteri

    Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya akan mengumukan sosok baru sekretaris jenderal Golkar pengganti Idrus Marham dalam waktu dekat. "Tidak terlalu lama," ujarnya.

    Meski tidak menyebutkan nama kandidatnya, Airlangga menuturkan kriteria sekjen pilihannya. "Yang pasti bisa bergerak full time untuk partai," ucapnya.

    Sementara itu, politikus senior Golkar dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bakal sulit bagi Idrus Marham jika rangkap jabatan antara menteri dan sekretaris jenderal.

    Baca juga: Idrus Marham Jadi Menteri, Golkar Bantah Lobi Presiden Jokowi

    Menurut JK, tugas Sekjen di Golkar lebih banyak dibandingkan Ketua Umum Golkar. Berbeda dengan Ketua Umum, Sekjen harus berada di kantor terus, sedangkan ketua tidak. “Jadi, tidak mungkin Idrus rangkap jabatan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.