TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti atau La Nyalla membantah pernah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memalaknya. Menurut dia, kalimat itu merupakan bahasa media.
"Tidak pernah pula saya mengatakan bahwa Prabowo meminta uang mahar," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 17 Januari 2018.
Baca juga: La Nyalla Kembali Dipanggil Bawaslu Terkait Mahar Pilkada
La Nyalla mengatakan, uang Rp 40 miliar yang diminta Prabowo bukan mahar melainkan uang dana saksi. Namun, La Nyalla menolak memberikan duit tersebut karena dia hanya bersedia menyiapkan dan menyerahkan dana setelah resmi terdaftar sebagai Calon Gubernur di KPU.
"Coba perhatikan baik-baik statement saya. Saya bilang diminta menyiapkan dana saksi untuk Prabowo," katanya saat dikonfirmasi.
Pada 12 Januari lalu, La Nyalla blakblakan menyatakan diminta oleh Prabowo untuk menyediakan dana Rp 40 miliar agar bisa ikut dalam pertarungan kepala daerah. "Duit itu untuk dana saksi sebagai syarat surat rekomendasi dari Partai Gerindra bisa keluar," kata pengusaha yang juga kader Gerindra ini dalam konferensi pers 12 Januari.
Infografis: Survei Pilpres 2019, Prabowo - Anies Tantang Jokowi
Dalam siaran pers yang dirilis hari ini, La Nyalla mengatakan ketika dipanggil Prabowo, dia diminta untuk menyiapkan dan menyerahkan dana saksi Rp 40 miliar sekira 20 Desember 2017. Namun dia tidak setuju.
La Nyalla mengatakan hanya bersedia menyiapkan dan menyerahkan dana saksi dan dana pemenangan setelah resmi terdaftar sebagai calon Gubernur di KPU. Karena itu dia membuka cek Rp 70 miliar, yang bisa cair setelah resmi menjadi calon gubernur.
Setelah itu, La Nyalla diberi surat tugas Prabowo untuk mencari sendiri partai koalisi, dan diberi waktu 10 hari. Partai Gerindra memang tak bisa mengusung calon gubernur sendiri di Jawa Timur karena hanya memiliki 13 kursi di DPRD, dari syarat 20 kursi.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan La Nyalla bahwa Prabowo meminta duit Rp 40 miliar. Namun Fadli membenarkan bahwa di setiap pilkada akan diperlukan dana untuk maju sebagai kepala daerah karena pertarungan memerlukan logistik. "Tapi itu dari berbagai pihak dalam bentuk penggalangan dana."
