Minggu, 22 September 2019

Yuyu Sutisna: Jadi KSAU, Tanggung Jawab Makin Tinggi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna. wikipedia.org

    Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna. wikipedia.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Marsekal Madya Yuyu Sutisna yang akan dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, hari ini, Rabu, 17 Januari 2018. Ia tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 07.30.

    Yuyu mengaku bahagia atas terpilih menjadi KSAU. Ia mengatakan dirinya siap menjalankan tugas yang semakin berat. "Tanggung jawab akan makin tinggi," ujar ia saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan.

    Yuyu, yang akan dilantik pukul 09.00 nanti, memohon doa agar bisa menjalankan tugasnya.

    Baca: Tak Hanya KSAU, Presiden Jokowi Lantik Menteri Baru Pagi Ini

    Sebelum dipastikan bakal menjadi KSAU, nama Yuyu Sutisna sudah santer terdengar sebagai penganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Panglima TNI. Selain dikenal dekat dengan Hadi, nama Yuyu Sutisna berada di dalam daftar tiga perwira tinggi TNI yang diajukan Hadi sebagai calon Kepala Staf TNI AU.

    Adapun Yuyu merupakan figur dengan pengalaman panjang di TNI. Ia pernah bertugas baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sebagai contoh, ia sempat menjadi Atase Pertahanan Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.

    Selain itu, ia juga mantan pilot pesawat tempur dengan jam terbang menyentuh angka 2000. Ia dulu menerbangkan jet tempur F-5E/ F Tiger II Skuadaron Udara 14 Wing 3 Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur.

    Baca: Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet Pagi Ini

    Jabatan terakhir yang dipegang Yuyu Sutisna adalah Wakil Kepala Staf TNI AU. Jabatan itu dia emban sejak tahun 2016.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.