JK: Pemerintah Segera Perjelas Status Pelarangan Cantrang

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (ketiga kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kiri) menyaksikan laga persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Islandia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 14 Januari 2018. Pertandingan tersebut menandai peresmian renovasi SUGBK. ANTARA

    Presiden Jokowi (ketiga kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kiri) menyaksikan laga persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Islandia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 14 Januari 2018. Pertandingan tersebut menandai peresmian renovasi SUGBK. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan segera memperjelas status penggunaan cantrang. Sebab, sejumlah nelayan akan berdemo untuk mendesak pemerintah segera memastikan apakah cantrang akan tetap dilarang atau tidak.

    "Cantrang itu sudah dua kali diperpanjang, kan? Jadi kita lihat besok kebijakannya bagaimana. Pembicaraan akan berlangsung besok, setelah tokoh-tokoh nelayan bertemu Presiden Joko Widodo," ujar pria yang akrab disapa JK itu di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018.

    Baca juga: Presiden Jokowi Janji Bahas Soal Cantrang Besok

    Larangan cantrang adalah kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi beranggapan penggunaan cantrang bisa merusak terumbu karang dan ekosistem tempat ikan ditangkap nelayan.

    Larangan tersebut mendapat kritik keras dari nelayan. Menurut mereka, larangan itu semena-mena, karena selama ini mayoritas nelayan menggunakan cantrang. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa memastikan akan ada penggantian cantrang dalam waktu dekat.

    Selama pelarangan berlangsung, dua kali kebijakan itu diperpanjang dengan alasan kajian. Namun, nelayan sudah kehabisan kesabaran dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil keputusan. Pada Senin, 15 Januari 2018, di Tegal, Jawa Tengah, sejumlah nelayan sudah menyampaikan keluhan mereka ke Jokowi dan 'menantang' pria asal Solo itu menggelar uji petik cantrang.

    Baca juga: Soal Cantrang, Jokowi Terima Usul Nelayan Agar Lakukan Uji Petik

    Menurut JK, apa pun keputusan soal kebijakan cantrang nanti, fokusnya adalah peningkatan ekspor ikan dan hasil laut. Sebab, hal itulah yang harus digenjot mengingat angkanya turun atau tidak sesuai target.

    Data KKP untuk 2017, target ekspor ikan yang ditetapkan adalah US$ 5,1 miliar. Namun, pada akhir tahun, ekspor ikan yang tercapai ada di angka US$ 3,4 miliar.

    "Saya tidak tahu arahnya nanti. Intinya, adalah bagaimana meningkatkan ekspor hasil perikanan itu," ujar JK mengakhiri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.