Kemenkes: Wabah Campak di Asmat karena Imunisasi Belum Optimal

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelajar mendapatkan Imunisasi Campak di sekolah dasar negeri 03 Karanganyar, Sukoharjo, Jawa Tengah, 3 Agustus 2017. Pemberian imunisasi sebagai upaya untuk menghilangkan penularan dan populasi virus campak serta rubella atau Congenital Rubella Syndrome (CRS) pada tahun 2020. Tempo/Bram Selo Agung

    Pelajar mendapatkan Imunisasi Campak di sekolah dasar negeri 03 Karanganyar, Sukoharjo, Jawa Tengah, 3 Agustus 2017. Pemberian imunisasi sebagai upaya untuk menghilangkan penularan dan populasi virus campak serta rubella atau Congenital Rubella Syndrome (CRS) pada tahun 2020. Tempo/Bram Selo Agung

    TEMPO.CO, Jakarta - Program imunisasi rutin, termasuk campak di Papua dinilai belum optimal sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penyakit campak di Kabupaten Asmat, Papua. "Saya memang belum pegang data kuantitatif, yang pasti memang belum optimal soal imunisasi ini," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Oscar Primadi di Kementerian Kesehatan Jakarta pada Selasa, 16 Januari 2018.

    Oscar mengatakan masalah geografis dan jangkauan disertai penduduk yang tersebar di beberapa wilayah menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanan program imunisasi rutin. Kendala lainnya, kata Oscar, adalah perlakuan terhadap vaksin yang memengaruhi kualitas dan perilaku masyarakat yang belum sadar betul akan pentingnya imunisasi.

    Baca: Jokowi Minta Panglima TNI Bantu Atasi Wabah Campak di Asmat

    "Imunisasi bukan cuma persoalan menyuntik. Tapi bagaimana perlakuan terhadap vaksin, rantai dingin untuk menjaga vaksin tetap aman jadi persoalan yang harus kita jaga. Persoalan bagaimana imunisasi ini masyarakat mau membawa bayinya ke posyandu," kata Oscar.

    Direktur Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Doddy Izwardy mengatakan kendala akses geografis dan sosiokultural turut menjadi persoalan dalam hal gizi buruk di Papua.

    Baca: Ribka Tjiptaning Minta Kemenkes Tanggung Jawab Soal KLB di Asmat

    Tidak tersedianya pangan yang cukup sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Pertanian dengan mengatasi pangan berkualitas di daerah Indonesia timur. Doddy mengatakan kementerian sebenarnya sudah memberikan makanan tambahan berupa biskuit tinggi energi, protein, vitamin dan mineral untuk meningkatkan status gizi bagi balita dan ibu hamil.

    Namun pemberian makanan tambahan tersebut juga ada yang masih belum tepat sasaran. "Terkadang diberikan makanan tambahan, ibunya memberikan ke anaknya, lebih mementingkan anaknya," kata Doddy.

    Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat kasus campak sudah terjadi sejak September 2017 dengan jumlah 558 kasus. Hingga 11 Januari 2018, tercatat sebanyak 29 orang menjalani rawat inap dan 34 orang rawat jalan karena campak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.