Minggu, 22 September 2019

Korupsi E-KTP, KPK Panggil Politikus PKB

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain menggelar jumpa pers terkait pelaksanaan Ibadah Haji 1437 H di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 22 Agustus 2016. Dalam keterangannya, DPR akan membentuk dua tim pengawasan untuk memantau proses pelaksanaan Ibadah Haji 1437 H seperti diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 70 ayat (3). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain menggelar jumpa pers terkait pelaksanaan Ibadah Haji 1437 H di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 22 Agustus 2016. Dalam keterangannya, DPR akan membentuk dua tim pengawasan untuk memantau proses pelaksanaan Ibadah Haji 1437 H seperti diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 70 ayat (3). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Malik Haramain. Malik dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.

    "Diperiksa sebagai saksi untuk ASS," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dihubungi Tempo pada Selasa, 16 Januari 2018.

    Baca: KPK Tetap Jadwalkan Pemeriksaan Bambang Soesatyo di Kasus e-KTP

    Ketika pembahasan e-KTP di DPR, Abdul Malik merupakan anggota DPR periode 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia juga pernah disebut dalam dakwaan sidang e-KTP saat persidangan Irman dan Sugiharto. Malik disebut menerima uang US$ 37 ribu.

    Beberapa anggota DPR periode 2009-2014 memang disebut turut menikmati hasil korupsi proyek bernilai Rp 5,84 triliun tersebut. Mereka disebut dalam dakwaan Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan Setya Novanto. Dalam dakwaan Setya Novanto, secara total, beberapa anggota DPR tersebut menerima dana US$ 12,8 juta dan Rp 44 miliar.

    Baca: Tamsil Linrung Sebut Penambahan Anggaran E-KTP Terjadi di Komisi

    Anang Sugiana Sudihardjo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 27 September 2017. Dia diduga melakukan pengaturan dalam proyek e-KTP bersama Setya Novanto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan beberapa orang lain.

    Direktur PT Quadra Solution tersebut merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek e-KTP yang terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe