Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gara-gara Mahar Pilkada, Pemimpin Hanura Saling Pecat

image-gnews
Hanura Bidik Empat Besar Pemilu 2019
Hanura Bidik Empat Besar Pemilu 2019
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Isu mahar dalam pemilihan kepala daerah membuat elite pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bertengkar. Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding saling pecat, Senin, 15 Januari 2018.

Sarifuddin mengklaim memecat Oesman sebagai ketua umum atas dukungan pengurus daerah. Dia menuduh Oesman melanggar integritas partai dengan mengeluarkan rekomendasi ganda kepada calon kepala daerah yang akan diusung partai. “Sehingga calon yang diusung bukan aspirasi dari daerah,” kata Sudding dalam konferensi pers, Senin, 15 Januari 2018. Sudding lalu mengangkat Daryatmo sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Baca: Wiranto Menyesalkan Konflik Internal Partai Hanura

Beberapa jam setelah pernyataan itu, giliran Oesman yang memecat Sudding. Oesman menuding Sudding telah melakukan rapat ilegal. Ia lantas menunjuk anggota DPR RI Herry Lontung Siregar sebagai pengganti sekretaris jenderal.

Seorang petinggi Partai Hanura menyebutkan tindakan saling jegal itu dipicu oleh kasus pungutan mahar politik pemilihan kepala daerah tahun ini. Menurut dia, Oesman kerap mengubah rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah. “Perubahan dilakukan tanpa sepengetahuan Sekjen,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kericuhan akibat rekomendasi ganda Partai Hanura antara lain terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Pasangan Anne Ratna Mustika dan Aming mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan mengantongi rekomendasi yang ditandatangani Oesman dan Sudding. Tiba-tiba, Rustandi dan Dikdik Sukardi juga mendaftar dengan membawa surat yang diteken Oesman dan Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Berny Tamara. “Ini adalah aib. Mahar sudah diambil, tapi rekomendasi diganti,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Dadang Rusdiana.

Baca: Kisruh Hanura, Dua Kubu Saling Tuduh Gelar Rapat Ilegal

Oesman membantah semua tudingan mengenai rekomendasi ganda tersebut. Meski begitu, ia tidak menyangkal adanya permintaan mahar kepada bakal calon kepala daerah. “Semua juga tahu ada cost dalam partai. Itu sah-sah saja,” kata dia.

TAUFIQ SIDDIQ | CHITRA PARAMESTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sebelum ke DPR, Draf RUU DKJ Masih Memuat Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

6 jam lalu

DPR RI melakukan rapat Paripurna ke 9 masa sidang II Tahun 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2022. Tika Ayu/Tempo
Sebelum ke DPR, Draf RUU DKJ Masih Memuat Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

Draf RUU DKJ sempat dilakukan uji publik oleh Pemprov DKI dan Kementerian Dalam Negeri sebelum diserahkan ke DPR RI


Gaduh Draft RUU DKJ soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Ini Kata Heru Budi

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai meninjau Instalasi Jaringan Distribusi Air PAM di Kelurahan Kebon Kosong di Jl. Kemayoran Gempol RW.04 Kel. Kebon Kosong, Selasa, 24 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Gaduh Draft RUU DKJ soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Ini Kata Heru Budi

Pasal 10 ayat 2 Bab IV RUU DKJ menyebut bahwa gubernur dan wakil gubernur dapat dutunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden


KPU Sebut Konsolidasi Demokrasi Harus jadi Topik Spesifik Debat Capres-Cawapres

9 hari lalu

Tiga pasangan capres cawapres mengikuti Deklarasi Pemilu Damai di depan Kantor KPU RI, Jakarta, Senin 27 November 2023. KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.  TEMPO/Subekti.
KPU Sebut Konsolidasi Demokrasi Harus jadi Topik Spesifik Debat Capres-Cawapres

Ketua KPU Hasyim Asy'ari, mengatakan isu demokrasi secara spesifik yang perlu dibahas dalam debat calon presiden dan wakil presiden.


MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Murad Ismail Cs, Soal Masa Jabatan Kepala Daerah

22 hari lalu

Ilustrasi sidang di MK. TEMPO/Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Murad Ismail Cs, Soal Masa Jabatan Kepala Daerah

MK menggelar sidang perdana gugatan judicial review Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang UU Pilkada pada hari ini.


ASN Dilarang Komen. Like and Share di Media Sosial Capres-Cawapres, Begini Aturannya

27 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
ASN Dilarang Komen. Like and Share di Media Sosial Capres-Cawapres, Begini Aturannya

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024 dilarang komen, like and share di media sosial capres-cawapres. Ini aturan yang mengikatnya.


Simak Pentingnya Netralitas ASN dalam Pemilu 2024, Jokowi Ancam Pecat Bagi Pelanggar

37 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) alias Jokowi saat bersama peserta Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.  Jokowi dalam sambutannya mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibuat lebih sederhana. TEMPO/Subekti.
Simak Pentingnya Netralitas ASN dalam Pemilu 2024, Jokowi Ancam Pecat Bagi Pelanggar

Jokowi mengingatkan ASN agar netral selama Pemilu. Di sisi lain, Bawaslu mengungkapkan ASN rawan berpihak. Lantas mengapa netralitas ASN penting m


Upayakan Pemilu 2024 Berlangsung Damai, Humas Polri Jalin Kolaborasi dengan SMSI

42 hari lalu

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho bersama Sekjen SMSI, H.M. Nasir (dok.Humas Polri)
Upayakan Pemilu 2024 Berlangsung Damai, Humas Polri Jalin Kolaborasi dengan SMSI

Polri menilai media massa berperan penting untuk mewujudkan pemilu 2024 yang damai


Gibran Tanggapi Komentar Panda Nababan Ihwal Tiket dari PDIP saat Pilkada Solo 2020

56 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Komentar Panda Nababan Ihwal Tiket dari PDIP saat Pilkada Solo 2020

Menurut Gibran, dulu telah melalui semua prosesnya hingga akhirnya dicalonkan sebagai Wali Kota Solo dalam Pilkada 2020.


Jokowi Bilang Indonesia Butuh Pemimpin yang Punya Nyali

8 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Rapimnas Samawi di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 7 Oktober 2023. Saat memberikan sambutan, Jokowi menyampaikan pesan kepada peserta Rapimnas Samawi agar tak terpecah belah meski beda pilihan Pemilu 2024. Menurut Jokowi, berbeda pilihan adalah hal yang wajar dan biasa. Menurutnya jangan sampai hal itu jadi penyebab perpecahan dan kerukunan dalam persaudaraan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jokowi Bilang Indonesia Butuh Pemimpin yang Punya Nyali

Presiden Jokowi menyatakan harapannya Pemilu 2024 menghasilkan pemimpin yang memiliki nyali dan keberanian.


Reaksi Kader PSI Bekasi dan Depok Usai Kaesang Resmi Jadi Ketua Umum

26 September 2023

Kaesang Pangarep memberikan tanda cinta (love sign) saat pidato pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Reaksi Kader PSI Bekasi dan Depok Usai Kaesang Resmi Jadi Ketua Umum

Kader PSI Kota Bekasi dan Kota Depok buka suara terkait Kaesang usai resmi menjadi Ketua Umum mereka. Begini kata mereka.