Menteri Yohana Sebut Kota Bandung Belum Jadi Kota Layak Anak

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat mengunjungi rumah Daeng Te'ne (keluarga korban) di kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, 11 Mei 2016. Kunjungan ini terkait kasus pembunuhan yang dilakukan seorang ayah kandung, Jamaluddin (34) terhadap anak kandungnya, MA(5) pada Kamis (05/05). TEMPO/Sakti Karuru

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat mengunjungi rumah Daeng Te'ne (keluarga korban) di kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, 11 Mei 2016. Kunjungan ini terkait kasus pembunuhan yang dilakukan seorang ayah kandung, Jamaluddin (34) terhadap anak kandungnya, MA(5) pada Kamis (05/05). TEMPO/Sakti Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan Kota Bandung memang belum bisa dibilang kota layak anak. "Kalau layak anak belum kan Kota Bandung baru sedang menuju kesana," ujar Yohana di Bandung, Senin, 15 Januari 2018.

    Kasus video porno melibatkan anak di Bandung beberapa waktu lalu menunjukkan kalau kota Bandung masih cukup jauh untuk dibilang ramah untuk anak. "Kasus ini bisa saja terjadi dimana-mana, dan kita perlu berhati-hati dimana jaringan internasional ingin masuk ke Indonesia untuk merusak generasi-generasi anak-anak kita," ujarnya.

    Baca juga: Semarang Diunggulkan Sebagai Kota Pelayanan Anak Terbaik  

    Berdasarkan penghargaan yang didapatkan Kota Bandung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) pada peringatan Hari Anak Nasional di Pekanbaru tahun lalu, memang baru pada tahap Madya dan Pratama saja. Masih ada beberapa tahap indikator untuk kota Bandung dan 126 Kota/Kabupaten lainnya untuk menjadi kota yang layak bagi anak-anak.

    "Kota Bandung baru mendapatkan penghargaan kabupaten/kota dengan tahapan Madya dan Pratama. Masih ada tahapan Nidya dan Utama sehingga akhirnya bisa dibilang kota layak anak dan itu di Indonesia belum ada," ujar dia.

    Sementara itu Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty Prasetyani Heryawan mengatakan memang perlu sinergis antara kehendak politik suatu pemerintahan dengan kebijakan juga program dan kegiatan dalam mewujudkan kota ramah anak.

    Baca juga: Pemerintah Kota Bandung Larang Siswa Rayakan Hari Valentine  

    "Selama ini memang ada pemahaman yang harus diluruskan. Ketika ada kepala daerah yang mendeklarasikan kota layak anak kemudian tiba-tiba semua membuat headline kota ini layak anak, padahal bukan itu," katanya. "Kota layak anak itu harus memenuhi beberapa unsur, political will, kebijakan, program kegiatan, dukungan anggaran, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, advokasi terhadap anak-anak jalanan pekerjaan seksual anak itu harus diperhatikan,"


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.