TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning meminta Kementerian Kesehatan tidak melempar tanggung jawab atas kejadian luar biasa campak dan gizi buruk yang menyebabkan 26 anak di Kabupaten Asmat, Papua, meninggal.
"Kementerian Kesehatan yang seharusnya memonitor penanganan medis sejak awal munculnya penyakit dan memimpin saat terjadi Kejadian Luar Biasa, bukan malah berdalih otonomi khusus di Papua sehingga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab sendirian," ujar Ribka dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Politisi yang duduk di Komisi IX DPR RI itu menegaskan, saat ini bukan lah waktu yang tepat untuk berwacana karena masyarakat menunggu reaksi cepat Pemerintah pusat dan daerah.
Baca juga: Proyek Jalan Sepanjang 55,70 Km di Papua Hampir Rampung
Menurut dia, masalah klasik soal jauhnya jarak pemukiman dengan Puskesmas seharusnya menjadi evaluasi Pemerintah pusat dan daerah karena persoalan jarak ini sudah terjadi sejak era Orde Baru.
"Teguran bahkan peringatan dari Komisi-IX DPR RI kepada Menteri Kesehatan soal ketersedian Fasilitas Kesehatan di Daerah justru dianggap angin lalu karena tidak ada sanksi jika kesimpulan Rapat Kerja antara DPR RI dan Kementerian Kesehatan tidak dijalankan," ujar Ribka.
Ribka menyayangkan munculnya peristiwa seperti ini, karena Presiden Jokowi sudah menekankan agar seluruh pembantunya di kabinet berani melakukan terobosan untuk memecahkan masalah yang sudah menahun.
Ribka mendorong Presiden Jokowi menegur anak buahnya dan menginstruksikan langsung pada Gubernur Papua dan Bupati Asmat untuk melakukan tindakan darurat agar dapat mencegah bertambahnya korban jiwa.
Baca juga: Suku Asmat, Ahli Meramu dan Pemahat Ulung
"Duka saya untuk keluarga korban, semoga tidak berulang dan menjadi pelajaran berharga untuk semua pemangku kebijakan baik di pusat maupun di daerah," kata Ribka.
Adapun Kementerian Kesehatan mengirimkan tim tenaga kesehatan maupun pendampingan untuk menangani kasus campak atau "morbili" dan gizi buruk di Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Papua.
"Hari ini ada tim yang berangkat membantu Dinas Kesehatan Papua," kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo di Jakarta, Senin 15 Januari 2018.
Bambang menjelaskan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua sudah bertindak dalam menangani kasus campak dan gizi buruk. "Kementerian Kesehatan akan bantu, akan ada bantuan baik logistik, SDM, maupun pendampingan yang lain," kata Bambang.
Kementerian Kesehatan menyiapkan tim yang akan melakukan visitasi, supervisi dan pendampingan bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Asmat Papua.
