Bupati Talaud Dinonaktifkan, Kemendagri: Agar Ada Efek Jera

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip. Instagram

    Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip. Instagram

    TEMPO.CO, JakartaKementerian Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati Talaud  Sri Wahyuni Maria Manalip dari jabatannya. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan pemberhentian Sri lantaran bepergian ke luar negeri selama 20 hari tanpa izin.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, kepala daerah yang bertugas seharusnya memberikan surat izin kepada sekretaris daerah. "Semua kepala daerah seharusnya tahu aturan soal izin. Yang lain juga kalau pergi, izin kok. Minimal telepon dulu. Atau sekdanya yang ngurus izinnya," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.

    Baca: Bupati Talaud Dinonaktifkan, Ini Kronologinya

    Saat dimintai klarifikasi oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, kata Tjahjo, Sri mengakui pergi ke luar negeri. "Sudah diklarifikasi oleh Otda dan mengakui," ucapnya.

    Menurut Soni, Sri telah melanggar Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kepala daerah yang meninggalkan tugas dapat dikenai sanksi.

    Sebelumnya, kata dia, Kementerian Dalam Negeri menerima laporan dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey terkait dengan permasalahan Bupati Kepulauan Talaud itu. Selanjutnya, Kementerian menurunkan tim ke Talaud. "Kami kirimkan tim verifikasi, tim 8 lengkap, dari Kemendagri dan pemerintah provinsi setempat turun ke Talaud," kata Soni.

    Simak: 6 Gaya Bupati Talaud Sri Wahyumi di Instagram: Cantik dan Tomboy

    Saat diklarifikasi, kata Soni, Sri membenarkan bahwa dia telah meninggalkan tugasnya tanpa izin. Atas pengakuan tersebut, Kementerian mengambil sikap tegas memberhentikan sementara Sri Wahyuni dari jabatannya.

    Menurut Soni, pemberhentian Sri untuk memberikan efek jera kepada kepala daerah lainnya. Dia berujar, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat keputusan (SK) kepada Sri. Sri, kata Soni, hari ini juga sudah tidak berkantor. "Keputusan ini sudah turun, tidak ada hak sedikit pun untuk mengesampingkan putusan ini," ujar Soni.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe