Bupati Talaud Dinonaktifkan, Kemendagri: Agar Ada Efek Jera

Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip. Instagram

TEMPO.CO, JakartaKementerian Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati Talaud  Sri Wahyuni Maria Manalip dari jabatannya. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan pemberhentian Sri lantaran bepergian ke luar negeri selama 20 hari tanpa izin.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, kepala daerah yang bertugas seharusnya memberikan surat izin kepada sekretaris daerah. "Semua kepala daerah seharusnya tahu aturan soal izin. Yang lain juga kalau pergi, izin kok. Minimal telepon dulu. Atau sekdanya yang ngurus izinnya," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.

Baca: Bupati Talaud Dinonaktifkan, Ini Kronologinya

Saat dimintai klarifikasi oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, kata Tjahjo, Sri mengakui pergi ke luar negeri. "Sudah diklarifikasi oleh Otda dan mengakui," ucapnya.

Menurut Soni, Sri telah melanggar Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kepala daerah yang meninggalkan tugas dapat dikenai sanksi.

Sebelumnya, kata dia, Kementerian Dalam Negeri menerima laporan dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey terkait dengan permasalahan Bupati Kepulauan Talaud itu. Selanjutnya, Kementerian menurunkan tim ke Talaud. "Kami kirimkan tim verifikasi, tim 8 lengkap, dari Kemendagri dan pemerintah provinsi setempat turun ke Talaud," kata Soni.

Simak: 6 Gaya Bupati Talaud Sri Wahyumi di Instagram: Cantik dan Tomboy

Saat diklarifikasi, kata Soni, Sri membenarkan bahwa dia telah meninggalkan tugasnya tanpa izin. Atas pengakuan tersebut, Kementerian mengambil sikap tegas memberhentikan sementara Sri Wahyuni dari jabatannya.

Menurut Soni, pemberhentian Sri untuk memberikan efek jera kepada kepala daerah lainnya. Dia berujar, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat keputusan (SK) kepada Sri. Sri, kata Soni, hari ini juga sudah tidak berkantor. "Keputusan ini sudah turun, tidak ada hak sedikit pun untuk mengesampingkan putusan ini," ujar Soni.






Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

2 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

15 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

17 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

19 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

22 hari lalu

Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

DPRD DKI berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan


Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

23 hari lalu

Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

Ketua Fraksi Golkar minta semua fraksi yang ada di DPRD dilibatkan pilih calon pengganti Anies Baswedan, tidak hanya lima orang pimpinan DPRD DKI.


Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

23 hari lalu

Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

DPRD DKI Jakarta dapat mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan