TEMPO.CO, Jakarta- Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angakatan Darat (TNI AD) Jenderal Mulyono mengatakan dalam menghadapi tahun politik 2018-2019 TNI AD membentuk tim pengawas dari badan intelijen internal. Tim dibentuk untuk memonitor prajurit di lapangan agar tidak terlibat politik praktis.
"Sehingga masyarakat tidak merasa dibingungkan. Jadi ada pengawasan khusus. Itu adalah wujud dari keseriusan kami dalam rangka menjaga netralitas TNI," ujar Mulyono di Markas Besar TNI AD, Senin, 15 Januari 2018.
Baca: Banyak Jenderal Ikut Pilkada, KSAD: Jangan Ragukan Netralitas TNI
Mulyono menuturkan walau kerap diimbau, namun masih saja ada prajurit yang terlibat mengarah ke politik praktis. Maka sebagai jaminan, Mulyono membentuk tim tersebut. "Saya akan memberdayakan unsur-unsur intelijen kami untuk memantau sampai dengan ke tengah masyarakat dan mereka memberikan laporan kepada kami," tutur dia.
TNI AD, kata Mulyono, belum bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena pengawasan tersebut bersifat internal. "Ini untuk kepentingan netralitas TNI AD dalam rangka memberikan jaminan ke masyarakat, bahwa kami netral," kata Mulyono.
Simak: KSAD Jenderal TNI Mulyono: Ngapain Berpolitik, Nambah Dosa Saja
Pernyataan KSAD soal netralitas tentara itu terkait serah terima jabatan sembilan perwira tinggi TNI AD. Salah satunya Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang mengajukan pensiun dini untuk dapat mengikuti pilkada Sumatera Utara 2018. Mulyono mengucapkan terima kasih atas kontribusi Edy kepada TNI AD.
Mulyono berujar Edy mengikuti kontestasi politik setelah dia setujui untuk menjadi purnawirawan. Dia juga berterima kasih kepada Edy atas pengabdiannya di TNI. "Semoga kapasitas dan integritas beserta pengalaman yang dimiliki dapat menjadi bekal dalam pengabdian selanjutnya kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui bidang masing-masing," ujar Mulyono.
