Sekjen PPP: Mari Bersama-sama Akhiri Pansus Angket KPK

Reporter

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar didampingi Wakil Ketua Pansus Eddy Kusuma Wijaya, Anggota Pansus Henry Yosodiningrat dan Arteria Dahlan memberikan keterangan terkait tidak hadirnya KPK pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 7 Oktober 2017. Rapat yang semula digelar untuk mengklarifikasi temuan Pansus Hak Angket KPK ini tidak dihadiri KPK karena masih menunggu putusan MK soal uji materi pasal Hak Angket dalam UU MD3. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung rencana Partai Golkar mengakhiri Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK). Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berharap dalam masa sidang kali ini Pansus Hak Angket KPK dapat dibubarkan.

"Sangat sepakat, PPP menyambut baik dan mari bersama-sama akhiri pansusnya." Arsul menyampaikannya kepada Tempo melalui pesan elektronik, Senin, 15 Januari 2018. "Lebih cepat lebih baik."

Baca: Jadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo Ditarik dari Pansus Angket KPK ...

Menurut Arsul, Pansus Hak Angket KPK sudah mendapatkan cukup fakta yang menjadi materi Pansus. Dengan begitu, ia menyatakan Pansus bisa mengakhiri masa kerjanya. Fakta yang dimaksudnya adalah 11 temuan sementara selama menjalankan tugas penyelidikan mengenai tugas dan kewenangan KPK yang telah disampaikan pada September 2017. "Bahan untuk rekomendasi sudah cukup dan Pansus bisa mengakhiri masa kerjanya."

Pansus Hak Angket KPK dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik, yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR. Sejumlah kader Golkar menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus Angket KPK.

Baca juga: Kata Dewan Pembina Golkar Soal Bambang Soesatyo di Pansus KPK ...

Sejumlah kader Golkar menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus Angket KPK. Beberapa di antaranya adalah Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo yang baru saja diputuskan menjadi Ketua DPR RI, Agun Gunandjar, Muhammad Misbakhun, Adies Kadier, dan John Kenedy Azis.

Setelah terpilih, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta kerja pansus segera diakhiri. Airlangga menuturkan pembahasan hak angket KPK sudah memasuki tiga kali masa sidang. Ia berharap hal itu dapat segera diselesaikan.

"Salah satu yang menjadi target (Partai Golkar) adalah terkait dengan Pansus Angket KPK untuk segera diselesaikan," katanya seusai rapat di DPR, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018. Airlangga bahkan mengancam akan menarik semua anggota Fraksi Partai Golkar dari Pansus jika tidak dibubarkan pada 14 Februari 2018.






Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

4 hari lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

24 hari lalu

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

40 hari lalu

Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

Idham Chalid dua kali menjabat wakil perdana menteri.


Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

1 Juli 2022

Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

Dukungan PPP dikemukakan saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Pengurus Pusat PPP.


Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

27 Juni 2022

Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa mengendus keterlibatan pihak eksternal yang menunggangi demo menuntut dirinya mundur sebagai Ketua Umum PPP.


PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

13 Mei 2022

PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

PAN menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu sepakat mengedepankan kerja sama inklusif, bukan eksklusif.


Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

13 Mei 2022

Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

PAN menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum melakukan pembahasan soal calon presiden untuk Pilpres 2024.


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

PPP menyatakan tak menutup kemungkinan partai lain bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

PPP menyatakan belum ada pembicaraan soal calon presiden dalam Koalisi Indonesia Bersatu.


Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

16 April 2022

Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pilihan PPP untuk fokus pada Pileg 2024 sebagai pilihan yang rasional.