TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Januari 2018. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal pengamanan selama pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. “Kami diskusi mengenai potensi kerawanan,” kata Tito seusai pertemuan.
Tito menjelaskan kepolisian mulai gencar melakukan pengamanan pilkada, terutama sejak selesai pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur pada 10 Januari 2018. Dari pasangan calon yang telah terdaftar itu, Polri mulai memetakan sejumlah daerah yang rawan ricuh. Polri memetakan kerawanan tersebut dari latar belakang pasangan calon serta latar belakang partai pendukungnya.
Baca: KPU Gelar Pencocokan Data Pilkada Serentak di 171 Daerah
“Dari situ dilihat apakah mungkin akan keluar isu-isu sensitif atau provokatif negatif. Kalau isu-isu itu tidak keluar maka dinamika pilkada menurut hitungan Polri aman, tapi kita tetap harus lihat potensi ria-ria yang bisa muncul,” kata Tito menjelaskan.
Sampai saat ini, Tito menuturkan, Polri dan Kemendagri telah memprediksi beberapa daerah rawan Pilkada 2018. Di antaranya, adalah Kalimantan Barat dan Papua.
Papua dinilai rawan karena adanya persaingan head to head atau satu lawan satu dari pasangan calon Lukas Enembe-Klemen Tinan dan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwa. Untuk daerah yang hanya terdapat calon tunggal, kata Tito, diprediksi aman. "Pasukan di tempat relatif aman akan digeser ke daerah yang rawan isu sensitif," ujarnya.
Baca: Kata Eep, Politik Uang Semakin Tak Laku di Pilkada 2018
Adapun Menteri Tjahjo mengatakan bahwa pembicaraannya dengan Kapolri Tito baru gambaran awal menyangkut pengamanan pilkada. Nantinya, dia melanjutkan, setelah penetapan pasangan calon pada 12 Februari 2018, Polri dan Kemendagri akan kembali menggelar rapat intensif untuk meningkatkan pengamanan. "Kesepakatan kami terkait bagaimana konsolidasi demokrasi ini hadir dalam suasana gembira karena namanya saja pesta demokrasi," ujarnya.