Golkar Tarik Anggota Fraksinya Jika Pansus Angket KPK Tidak Bubar

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 September 2017. Rapat ini juga membahas laporan Pimpinan Pansus Hak Angket KPK terhadap pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Suasana Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 September 2017. Rapat ini juga membahas laporan Pimpinan Pansus Hak Angket KPK terhadap pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengancam akan menarik anggota Fraksi Partai Golkar dari keanggotaan panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) jika hingga masa persidangan 14 Februari 2018, Pansus itu tidak kunjung dibubarkan. "Saya akan meminta Ketua Fraksi  menarik seluruh anggota fraksi dari  keanggotaan itu," kata Airlangga Hartarto di Ruang Rapat Fraksi Golkar DPR RI Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.

    Airlangga mengatakan DPP Golkar menginginkan pembubaran Pansus  Angket KPK. Menurut dia, langkah ini sesuai dengan amanat musyawarah nasional Golkar, partainya tidak mentolerir segala hal yang memperlemah KPK, termasuk Pansus Angket KPK.

    Baca:
    Dua Skenario Golkar Cabut Dukungan di Pansus Angket KPK ...
    Kata Dewan Pembina Golkar Soal Bambang Soesatyo di Pansus KPK

    Sebelumnya, Airlangga mengumumkan penarikan Bambang Soesatyo dari Pansus Angket KPK. "Fraksi Golkar menarik Bambang Soesatyo dari keanggotaan Pansus KPK dan tidak diganti anggota fraksi yang lain," kata Airlangga Hartarto di Ruang Rapat Fraksi Golkar.Pengumuman itu disampaikan Airlangga bersamaan dengan pengumuman BambangSoesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto di Ruang Rapat Fraksi Golkar hari ini pukul 09.05.

    Airlangga mengatakan pertimbangan partainya memilih Bambang Soesatyo adalah karena dianggap mampu memperbaiki citra dan  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Nama DPR tercoreng kembali karena Ketua DPR dari Fraksi Golkar sebelumnya, Setya Novanto terjerat korupsi e-KTP.

    Pansus Angket KPK dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik, yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR. Sejumlah kader Golkar menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus Angket KPK.

    Baca juga: Partai Golkar Bakal Cabut Dukungan untuk Hak ...

    Sejumlah kader Golkar menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus Angket KPK. Beberapa di antaranya adalah Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo, Agun Gunandjar, Muhammad Misbakhun, Adies Kadier, dan John Kenedy Azis. Belakangan, Airlangga meminta kerja pansus segera diakhiri.

    Selain itu, Bambang Soesatyo juga mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dorongan revisi undang-undang itu dinilai banyak pihak dimaksudkan untuk memangkas beberapa kewenangan lembaga itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.