Mendagri Minta Pemda Asmat Tidak Menutupi Kasus Gizi Buruk

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Bayi Gizi Buruk. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

    Ilustrasi Bayi Gizi Buruk. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah daerah Asmat perlu segera berkoordinasi serta tidak menutupi kasus gizi buruk dan campak yang merenggut jiwa 24 anak di wilayahnya. "Jangan ditutup-tutupi, segera action," ucap Tjahjo di kantornya, Senin, 15 Januari 2018.

    Sebanyak 24 anak yang meninggal itu terlambat memperoleh penanganan medis. Menteri Tjahjo yakin masalah ini sebenarnya sudah diketahui petinggi setempat, baik kepala suku, kepala desa, camat, bupati, maupun gubernur.

    Baca: Jokowi Minta Pemda Asmat Perhatikan Masalah Gizi Buruk Masyarakat

    Menurut Tjahjo, jajaran pemda, mulai gubernur hingga kepala desa, harus terus mengecek kondisi masyarakat dan daerahnya. Ia memperkirakan sudah ada rencana penanganan. “Kalau memerlukan dukungan dan bantuan secara nasional, segera laporkan kepada instansi terkait." Tjahjo meminta pemerintah daerah Asmat melaporkan masalah kesehatan ke Kementerian Kesehatan.

    Kemendagri, ujar Menteri, sudah memiliki posko yang selalu mengontak pemerintah daerah. Posko itu didirikan untuk menangani masalah luar biasa agar dapat dikoordinasikan dengan cepat.

    Baca: Jumlah Anak Penderita Gizi Buruk di Kalimantan...

    Presiden Joko Widodo menuturkan pemda sebagai pihak yang terdekat juga harus selalu memantau dan melihat kondisi masyarakat yang diperkirakan terjangkit penyakit atau gizi buruk.

    Kementerian Kesehatan telah mengirim tim ke Kabupaten Asmat untuk menangani kasus itu beberapa pekan lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.