Kuasa Hukum Merasa Dilecehkan Atas Penangkapan Fredrich Yunadi

Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa, mendatang gedung Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, 11 Januari 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum tersangka Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa, merasa dilecehkan atas penangkapan kliennya. Menurut Refa, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Fredrich berbahaya bagi pengacara lain.

“Saya juga merasa dilecehkan karena apa pun alasannya, yang sedang menghadapi masalah ini adalah advokat,” kata Refa di gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Januari 2018.

Refa menyatakan KPK seharusnya melakukan pemanggilan kedua bila seorang tersangka mangkir dari pemanggilan pemeriksaan pertama. Setelahnya baru dilakukan jemput paksa.

Baca juga: Fredrich Yunadi Ditahan di Rutan yang Sama dengan Setya Novanto

Pada Kamis, 11 Januari 2018, Refa mendatangi gedung KPK untuk mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan. Menurut Refa, pihaknya telah berupaya menghargai KPK. Hal itu tampak dari kedatangannya ke gedung KPK satu hari setelah mengajukan surat itu.

Pada hari yang sama, seharusnya Fredrich diperiksa penyidik KPK. Namun, Fredrich tak hadir lantaran ingin menjalani sidang kode etik advokat terlebih dulu.

“Kalau tidak dikabulkan juga tidak ada masalah, namanya permohonan,” ujar Refa.

Simak: Resmi Ditahan KPK, Fredrich Yunadi: Saya Difitnah

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan ada perbedaan antara penangkapan dan jemput paksa. Penangkapan terhadap Fredrich sesuai dengan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal itu tertuliskan, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sedangkan kebijakan jemput paksa diatur dalam Pasal 112 KUHAP. Pasal itu berbunyi, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Baca juga: Ditahan KPK, Fredrich Yunadi: Ada Skenario Membumihanguskan

Fredrich Yunadi adalah mantan pengacara terdakwa dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto. KPK menduga Fredrich melakukan obstruction of justice (OJ) atau menghalangi proses penyidikan Setya. Karenanya, Fredrich dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nama Fredrich Yunadi masuk daftar cegah ke luar negeri terhitung sejak 8 Desember 2017. KPK menetapkannya sebagai tersangka pada Rabu, 10 Januari 2018. Pemeriksaan pertama sebagai tersangka dijadwalkan pada Jumat, 12 Januari 2018. Karena mangkir, Fredrich resmi ditahan pada Sabtu, 13 Januari 2018, setelah diperiksa lebih dari sepuluh jam.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

7 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

14 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

15 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

17 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

18 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

20 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

21 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

21 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif