TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Fikri Yasin membenarkan dana puluhan miliar rupiah yang harus dikeluarkan para calon kepala daerah. Ia menyebut dana tersebut sebagai dana konsolidasi.
"Dana itu ada, tapi untuk dia konsolidasi (bukan untuk partai)," kata Fikri kepada Tempo dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat, 12 Januari 2018.
Menurut Fikri, dua faktor yang menyebabkan besarnya dana tersebut adalah untuk penyediaan alat peraga kampanye, seperti banner, spanduk, dan poster, serta untuk membayar saksi. Namun Fikri tidak dapat merinci seberapa besar biasanya dana konsolidasi tersebut dikeluarkan oleh calon.
Baca: La Nyalla Ungkap Kronologi Permintaan Mahar Rp 40 M oleh Prabowo
Fikri mengatakan besar kecilnya dana itu bergantung pada jumlah penduduk dan luas wilayah pemilihan calon itu, juga tingkat kesulitan kompetisinya. Ia menyebut dana konsolidasi sebesar puluhan miliar rupiah biasanya dikeluarkan para calon yang berada di daerah-daerah besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Untuk honor saksi, Fikri mengatakan, biasanya satu orang diberi honor Rp 150 ribu. Saksi bertugas melaporkan dan menjaga tempat pemungutan suara atas nama partai politik tertentu. Minimal parpol menempatkan satu sampai dua orang saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Namun, di daerah-daerah strategis, jumlah saksi yang ditempatkan di tiap TPS bisa lebih untuk menghindari adanya kecurangan.
Tempo melakukan kalkulasi menggunakan data jumlah TPS di Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Berdasarkan laman resmi Komisi Pemilihan Umum RI, saat pilkada 2015 terdapat 40.864 TPS.
Baca: Sandiaga Sebut La Nyalla Salah Tafsir Maksud Prabowo
Jika menggunakan biaya honor saksi yang dikatakan Fikri, untuk menempatkan dua orang saksi di tiap TPS, seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan dana Rp 6,13 miliar. Dana tersebut di luar pengeluaran dana untuk pembelian alat peraga kampanye.
"Apa cukup kalau di Jawa Timur dengan 35 kabupaten hanya dipasang dua banner? Kan akan lebih cepat jika, misalnya, dipasang 10 ribu banner. Sangat memungkinkan biayanya puluhan miliar," tutur Fikri.
Kemarin, mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengaku dimintai uang saksi sejumlah Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat pencalonan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Politikus Partai Gerindra, Arief Payuono, mengatakan, jika permintaan tersebut benar, itu hal yang wajar dilakukan dalam pilgub. "Kalaupun itu benar, sangat wajar karena kemenangan calon kepala daerah dalam pilgub itu kuncinya kekuatan para saksi di tempat pemungutan suara," ujar Arief.
