ICW Anugerahi Najwa Shihab Tokoh Publik Antikorupsi 2017

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presenter Najwa Shihab membacakan penutup konser Penggalangan dana Museum Hak Asasi Manasia Omah Munir bertajuk Menyalakan Kemanusiaan di Auditorium Perpustakaan Nasional,  Jakarta, 05 Desember 2017. TEMPO/Nurdiansah

    Presenter Najwa Shihab membacakan penutup konser Penggalangan dana Museum Hak Asasi Manasia Omah Munir bertajuk Menyalakan Kemanusiaan di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, 05 Desember 2017. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menganugerahi news anchor Najwa Shihab sebagai tokoh anti korupsi 2017.

    Kordinator ICW Adnan Topan mengatakan Najwa dipilih karena aktif dalam melawan antikorupsi. "Najwa tidak terlibat di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau lembaga antikorupsi, tapi tetap menyuarakan untuk melawan korupsi dalam profesinya sebagai jurnalis," kata Adnan di kantor ICW, Kamis, 11 Januari 2018.

    Baca: Najwa Shihab Komentari Drama Bisu Setya Novanto

    Integritas Najwa di tengah masyarakat dengan berbagai program dan kegiatannya, kata Adnan, juga tidak diragukan lagi. Najwa terpilih dari 44 calon lainnya yang berasal dari profesi yang beragam. "Pengaruh dan pengikut Najwa yang besar juga menjadi pertimbangan juri," ujarnya.

    Najwa mengaku kaget dan tidak menduga saat dihubungi ICW dirinya dianugrahi tokoh publik antikorupsi 2017. Ia menilai masih banyak tokoh lain yang lantang dan berhak mendapatkan penghargaan tersbeut. "Saya kaget dan tidak menduga," ujarnya.

    Menurut Najwa, jurnalis dan korupsi adalah hal yang berdekatan tetapi jauh beda. Jurnalis yang harus bekerja dengan kejujuran dan integritas, sedangkan korupsi sebaliknya, berada dalam kebohongan.

    Baca: Alasan Najwa Shihab Dukung Konser Penggalangan Dana Omah Munir

    Najwa Shihab pun berharap, ke depan media bukan hanya sekedar memberitakan korupsi dengan mainstream agar publik tidak jenuh. "Ini sebuah tantangan bagaimana korupsi tidak menjadi suatu kejenuhan oleh masyarakat karena pemberitaan yang mainstream oleh media," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.