Kapolri Tito Larang Anggotanya Foto Bareng Paslon di Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Tito Karnavian bersama dengan Panglima TNI  Hadi Tjahjanto, saat Apel gelar pasukan Operasi Lilin 2017 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun 2018 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, 21 Desember 2017. Kejahatan konvensional lain seperti pencurian rumah kosong yang ditinggalkan, perampokan, dan lain-lain juga menjadi target dalam Operasi Lilin 2017. TEMPO/Subekti.

    Kapolri Tito Karnavian bersama dengan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, saat Apel gelar pasukan Operasi Lilin 2017 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun 2018 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, 21 Desember 2017. Kejahatan konvensional lain seperti pencurian rumah kosong yang ditinggalkan, perampokan, dan lain-lain juga menjadi target dalam Operasi Lilin 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian melarang anggotanya berfoto baik dengan calon kepala maupun wakil kepala daerah selama masa pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018 berlangsung. Hal tersebut, kata Tito bertujuan untuk menjaga netralitas kepolisian secara internal.

    “Anggota Polri harus netral, tidak berpihak,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

    Menurut Tito, imbauan tersebut telah disampaikan kepada anggotanya sampai tingkat daerah baik secara lisan maupun tulisan.

    Baca juga: Sebanyak 171 Ribu Personel Polri Amankan Pilkada 2018

    Ia juga mengatakan mekanisme internal telah diberlakukan untuk menjaga netralitas tersebut. Jika nanti ada informasi soal anggotanya yang tidak netral, kata Tito, kepolisian akan melakukan investigasi melalui Satuan Profesi dan Pengamanan.

    Namun, ia juga meminta peran dari masyarakat luas sebagai pengawas. Masyarakat diminta melapor melalui saluran yang ada jika mendapati anggota polisi yang tidak netral.

    Sebelumnya, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin meminta perwira tinggi Polri yang maju dalam pilkada tidak menyeret anggotanya dalam politik praktis. Polri, kata Syafruddin, menjaga posisi netral dalam pesta demokrasi tersebut.

    "Jangan menyeret anggota Polri untuk berpolitik praktis. Itu pesan saya. Polri harus netral," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

    Baca juga: Pilkada 2018 dan Kekhawatiran Soal Pencalonan Jenderal

    Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pilkada secara serentak di 171 daerah, 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada 2018 akan digelar di 392.226 tempat pemungutan suara (TPS). Dari ratusan ribu TPS itu, kepolisian membagi menjadi tiga kategori rawan.

    TPS yang dikategorikan aman sebanyak 328.389 TPS, sedangkan TPS yang diklasifikasikan rawan 1 sebanyak 42.233 TPS dan rawan 2 sebanyak 12.509 TPS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.