Kapolri Tito Minta Kapolres Petakan Wilayah Rawan Konflik Pilkada

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat gabungan bersama Komisi II di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 11 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

    Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat gabungan bersama Komisi II di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 11 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memerintahkan semua kepala kepolisian resor untuk memetakan wilayah yang diperkirakan rawan konflik menjelang pemilihan ketua daerah serentak 2018. Hal ini untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

    "Saya sudah bicara dengan semua Kapolres untuk memetakan wilayah mereka. Untuk pengamanan lebih awal, perlu diketahui wilayah yang rawan terjadi konflik di mana saja,” kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 11 Januari 2018.

    Baca: Fahri Hamzah Kritik Kandidat Pilkada Hasil Transaksi Politik

    Menurut Tito, biasanya suatu wilayah berubah menjadi rawan konflik setelah para calon kepala daerah mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Tito mengatakan, untuk mengamankan agenda pilkada, pihak kepolisian akan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga, di antaranya Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Zainudin Amali mensinyalir ada tiga provinsi di Pulau Jawa yang rentan terjadi konflik dalam pilkada 2018. Ketiga provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Baca: 6 Kecurangan dalam Pilkada yang Akan Diidentifikasi Polri

    Adapun daerah rawan konflik di luar Pulau Jawa lainnya, menurut Zainudin, adalah Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Dia mengatakan maraknya politik uang, isu SARA, serta penyebaran fitnah atau hoax di media sosial.

    "Konflik ini rentan terjadi di daerah berpenduduk banyak seperti tiga provinsi di Jawa itu," kata Zainudin.

    Untuk mengantisipasi konflik pilkada, Bawaslu telah bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian untuk membahas pilkada 2018 tersebut. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak. TNI, Kominfo, dan BSSN, serta semua stakeholder terkait lain," ujar Tito.

    RIANI SANUSI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.