Minggu, 22 September 2019

Kasus E-KTP, Melchias Mekeng Ditanya Seputar Tugasnya di Banggar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, 11 Januari 2018. TEMPO/Lani Diana

    Politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, 11 Januari 2018. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Melchias Marcus Mekeng, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hari ini, 11 Januari 2018. Marcus mengatakan diperiksa sebagai mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    "Ditanya lagi tugas dan tanggung jawab saya sebagai mantan Ketua Banggar," kata Mekeng setelah diperiksa, Kamis.

    Baca juga: Nama Besar dalam Kasus E-KTP, Siapakah Melchias Mekeng Itu?

    Mekeng diperiksa hampir tiga jam. Berdasarkan pantauan Tempo, Mekeng tiba di gedung KPK pukul 09.47 WIB dan keluar pukul 12.38 WIB. Seusai pemeriksaan, Mekeng mengaku tak pernah berurusan dengan Markus Nari.

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan Mekeng diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dugaan korupsi e-KTP, Markus Nari.

    Mekeng adalah anggota DPR dari Partai Golkar. Ia juga menjabat sebagai Ketua Banggar ketika pembahasan proyek e-KTP mulai dilakukan.

    Baca juga: Kasus E-KTP, Melchias Marcus Mekeng: Ada Oknum Menjual Nama Saya

    Namanya masuk ke dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

    Melchias Mekeng disebut turut menerima US$ 1,4 juta dari dana proyek e-KTP. Namun Mekeng membantahnya.

    Sedangkan Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka e-KTP karena diduga membantu memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran e-KTP. Markus juga dituding menerima uang dari Irman sebesar Rp 4 miliar karena telah memuluskan proyek ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.