Bahas Pilkada, DPR Akan Rapat Gabungan dengan KPK Hingga Polri

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pilkada 2018

    Ilustrasi Pilkada 2018

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Zainudin Amali mengatakan DPR RI akan mengadakan rapat gabungan dengan beberapa lembaga mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Pelaksana tugas Ketua DPR Fadli Zon dijadwalkan akan memimpin rapat itu. “Kami akan membahas beberapa isu di pilkada saat ini,” kata Zainudin di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

    Menurut Zainuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo akan hadir dalam rapat itu. Selain mereka akan hadir juga perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilu.

    Baca:
    Dinasti Politik di Pilkada 2018, Bawaslu Perketat ...
    Ada 19 Calon Tunggal di Pilkada 2018

    Ia mengatakan masalah penting yang akan dibahas dalam rapat DPR itu adalah maraknya politik uang, isu sara, serta keterlibatan penegak hukum dalam pilkada. Menurut Zainudin, aparat penegak hukum berpotensi digunakan oleh calon-calon tertentu untuk melemahkan lawannya. Ia beranggapan sebaiknya para calon yang bermasalah soal hukum agar diproses kembali setelah pilkada usai.

    Polri tidak bisa memutuskan sendiri, kata Zainudin, ia pun mengundang KPK, Jaksa Agung, serta Kemendagri yang terlibat dalam pilkada. “Itu yang saya maksudkan jangan sampai kontestasi ini melibatkan atau menyeret2 penegak hukum,” kata dia.

    Baca juga: Keluarga Inkumben di Pilkada 2018, Politik ...

    Pilkada 2018 sudah dimulai. Proses pendaftaran para calon yang berlangsung tiga hari kemarin pun telah selesai. Banyak pengamat politik mengkhawatirkan kembali maraknya politik uang.

    Polri akan bekerjasama dengan KPK untuk mencegah praktek itu. Kedua lembaga itu berencana membuat satuan tugas khusus untuk mengawasi transaksi haram di sekitar pilkada.


     

     

    Lihat Juga