Sepakat Usung Djarot-Sihar, PPP Syaratkan 6 Poin Kontrak Politik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara, pasangan Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus saat deklarasi Cagub dan Cawagub Pilkada 2018 usungan PDIP di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, 7 Januari 2018. Sebanyak enam pasangan Cagub dan Cawagubnya yang akan bertarung di pilkada 2018 mendatang. Tempo/Ilham Fikri

    Calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara, pasangan Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus saat deklarasi Cagub dan Cawagub Pilkada 2018 usungan PDIP di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, 7 Januari 2018. Sebanyak enam pasangan Cagub dan Cawagubnya yang akan bertarung di pilkada 2018 mendatang. Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan adanya kontrak politik di balik lobi politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan PPP, yang menyepakati mengusung Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus Pane dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018.

    "Ada enam poin dalam kontrak politik yang kami ajukan, salah satunya pasangan Djarot-Sihar harus mengintensifkan gerakan Wakaf Al-Quran," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 Januari 2018.

    Baca: Edy Rahmayadi Beberkan Modalnya Maju di Pilgub Sumut

    Hal itu, kata Arsul, tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi di antara pengurus partai tingkat di provinsi sebelum akhirnya sepakat berkoalisi dengan PDIP dalam pilgub Sumut 2018. "Karena ada keberatan dari teman-teman di sana, maka kontrak politik ini berkaitan dengan umat Islam," ujarnya.

    Berikut ini isi kontrak politik PPP untuk Djarot-Sihar.

    1. Mendukung Gerakan Nasional Wakaf Al-Quran, yang memang digelorakan oleh PPP.
    2. Agar mengalokasikan lebih besar lagi dan secara khusus di APBD nanti kalau menjadi gubernur dan wakil gubernur, alokasi anggaran untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan ponpes di Sumut.
    3. Agar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran miras di wilayah Sumut.
    4. Agar kalau menang, maka selama pemerintahan, indeks pembangunan SDM harus ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan.
    5. Agar mengalokasikan anggaran untuk dukungan UMKM.
    6. Agar mengembangkan skema penjaminan bagi UMKM dalam mendapatkan pinjaman bank atau lembaga keuangan.

    Baca: Pengamat: Djarot-Sihar Komposisi Etnik yang Pas di Pilgub Sumut

    Dengan dukungan 16 kursi PDIP dan empat kursi PPP, maka pasangan Djarot-Sihar dapat maju dalam pilgub Sumut. Pasangan ini pun telah mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran hari ini.

    Adapun dua pasangan calon dalam pilgub Sumut, salah satunya Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara pada Senin, 8 Januari. Pasangan tersebut didukung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Hanura. Sedangkan pasangan J.R. Saragih dan Ance Silian, yang didukung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, telah mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara pada Selasa, 9 Januari 2018.

    Simak: Hasto Kristiyanto: Jalan Djarot-Sihar di Sumut Berliku


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.