Panglima TNI Resmikan Kapal Perang I Gusti Ngurah Rai-332

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengukuhan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) I Gusti Ngurah Rai-332 di Dermaga  Pelabuhan Benoa, Bali pada Rabu, 10 Januari 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Pengukuhan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) I Gusti Ngurah Rai-332 di Dermaga Pelabuhan Benoa, Bali pada Rabu, 10 Januari 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Ade Supandi memimpin upacara tradisi pengukuhan nama kapal perang Republik Indonesia (KRI) I Gusti Ngurah Rai-332 dan penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana 2018.

    Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Dermaga Pelabuhan Benoa, Bali pada Rabu, 10 Januari 2018. Dalam upacara tradisi tersebut, Hadi akan memercikkan tirtha atau sir suci dan menorehkan simbol-simbol pada kapal.

    Baca: TNI Dapat Alutsista Baru, Heli Serang dan Heli Anti Kapal Selam

    Laksamana Pertama Gig Jonias Mozes Sipasulta mengatakan pengukuhan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 ini memiliki makna besar untuk pembangunan kekuataan maritim Indonesia. "Kapal ini merupakan kapal kombatan jenis fregat generasi pertama yang dibuat di Indonesia bersama KRI Raden Eddy Martadinata-331," kata Gig Jonias pada Rabu, 10 Januari 2018.

    Kehadiran kapal perang ini menjadi sebuah keberhasilan alih teknologi alutsista karena 80 persen dikerjakan dalam negeri. Kata dia, kapal dari proyek SIGMA 10514 PKR ini memiliki teknologi perang laut paling modern yang dimiliki TNI AL.

    Baca: PT PAL Garap Kapal Cepat Rudal Keempat Pesanan TNI AL

    Dalam acara pengukuhan kapal perang ini, turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.