Olly Dondokambey dan Jafar Hafsah Penuhi Panggilan KPK

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus PDI Perjuangan Olly Dondokambey. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Politikus PDI Perjuangan Olly Dondokambey. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat M. Jafar Hafsah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus korupsi pengadaaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Hari ini, Selasa, 9 Januari 2018, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima politikus. Dua di antaranya Olly dan Jafar.

    Berdasarkan pantauan Tempo, Jafar datang pukul 11.09 WIB. Sementara Olly tiba satu jam lebih cepat.

    Baca: KPK Periksa 5 Politikus untuk Dalami Kasus E-KTP

    Jafar tampak mengenakan batik lengan panjang berwarna merah maroon. Ia tak berkomentar apa pun dan langsung masuk ke gedung KPK.

    Juru bicara Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk tersangka Direktur Utama (Dirut) PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo (ASS). "Untuk tersangka ASS dalam minggu ini kami mendalami kluster politik," kata Febri, Selasa, 9 Januari 2018.

    Komisi antirasuah hendak mengklarifikasi berbagai hal terkait kasus e-KTP, seperti proses pembahasan proyek tersebut, penelusuran aliran dana kepada sejumlah pihak.

    Olly adalah anggota DPR periode 2004-2015 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPR). Saat ini, ia menjabat sebagai gubernur Sulawesi Utara. Namanya disebut dalam dakwaan mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Dalam Negeri Sugiharto.

    Baca: Kasus E-KTP, Olly Dondokambey: Tak Ada Penawaran Uang ke Banggar

    Olly diduga menerima uang dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus, saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Dia diduga menerima uang US$ 1,2 juta.

    Sementara Jafar pernah menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat. Ia mengaku menerima uang hampir Rp 1 miliar dari mantan Bendahara Fraksi Demokrat Muhammad, Nazaruddin. “Nazaruddin pernah memberikan dana kepada saya,” katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin malam, 3 April 2017.

    Jafar berujar, uang itu untuk operasional Ketua Fraksi Demokrat. Ia tidak mengetahui bahwa uang itu termasuk duit bancakan proyek pengadaan e-KTP. Dia mengaku tidak pernah meminta uang tersebut.

    Tiga politikus lain yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait kasus e-KTP adalah anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini. Dua politikus lain adalah mantan anggota DPR Numan Abdul Hakim dan Rindoko Dahono Wingit.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.