Satgas Anti Politik Uang KPK Awasi Calon Inkumben

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo, merilis sketsa terduga pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 24 November 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo, merilis sketsa terduga pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 24 November 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Padang - Komisi Pemberantasan Korupsi bakal membentuk tim satuan tugas anti politik uang atau satgas anti politik uang untuk mencegah politik uang untuk pemilihan kepala daerah serentak 2018 ini. KPK akan bekerja sama dengan Polri memantau pelaksanaan Pilkada 2018.

    "Polri masih bentuk tim. KPK juga bentuk tim. Dan dua tim ini akan ketemu untuk pembagian tugas," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Padang, Sumatera Barat Senin 8 Januari 2018.

    Baca juga: Ketua Komisi II DPR Dukung Pembentukan Satgas Anti Politik Uang

    Agus menyebut, salah satu alasan penyelenggara negara melakukan korupsi karena mahalnya biaya Pilkada. Makanya lebih baik  dilakukan pengawasan sejak awal.

    Sehingga, dengan adanya pengawasan dan tindakan sejak dini, politik uang bisa dihilangkan. Tim bentukan KPK ini mengarah ke penyelenggara negara. "Ini masih dibicarakan bersama (Polri)," ujarnya.

    Ia mengatakan, salah satu bidikan satuan khusus ini adalah calon inkumben, anggota DPRD dan DPR yang mencalon. Namun mekanisme pelaporannya masih didiskusikan.

    Komisi Pemilihan Umum akan menggelar Pilkada secara serentak di 171 daerah, 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada 2018 akan digelar di 392.226 TPS.

    Dari ratusan ribu tempat pemungutan suara itu, kepolisian membagi menjadi tiga kategori rawan. TPS yang dikategorikan aman sebanyak 328.389 TPS. Yang diklasifikasikan rawan 1 sebanyak 42.233 TPS dan rawan 2 sebanyak 12.509 TPS.

    Sebelumnya Kepolisian RI akan bekerjasama dengan KPK untuk mencegah praktek politik uang pada pilkada 2018. Kedua lembaga itu berencana membuat satgas anti politik uang untuk mengawasi transaksi haram berbau politik tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.