KPK Minta Calon Kepala Daerah Segera Laporkan LHKPN

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 17 November 2017. Penahanan kepada Setya Novanto ini untuk menjalani pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 17 November 2017. Penahanan kepada Setya Novanto ini untuk menjalani pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera membuat laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN ke KPK. KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

    "Soal LHKPN, kita buka 20 posko pelaporan untuk calon-calon kepala daerah," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, pada Senin, 8 Januari 2017. Posko ini beroperasi pada 2-20 Januari 2018.

    Baca: TB Hasanuddin-Anton Charliyan Belum Pernah Laporkan LHKPN

    Febri menyebutkan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar. "Ini akan menjadi dasar melihat dan memantau kekayaan yang wajar dari kepala daerah," tuturnya.

    Pilkada serentak 2018 digelar di 171 daerah. Syarat untuk melaporkan LHKPN terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Kewajiban melaporkan kekayaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

    Baca: Megawati pun Geregetan, Sempat Ingin Maju Pilkada 2018

    KPK pun menyediakan layanan e-LHKPN untuk membantu calon kepala daerah melaporkan harta kekayaannya. Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dengan aplikasi ini, kepala daerah tak perlu lagi mengirim surat untuk melaporkan harta kekayaan.

    Selain itu, Agus mengatakan pihaknya telah memiliki aplikasi pelaporan gratifikasi secara online. Menurut dia, aplikasi e-gratifikasi dan e-LHKPN dapat mempersingkat prosedur pelaporan harta kekayaan serta membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.