Syaharie Berkasus menjelang Pilkada, Roy Suryo: Seperti Sylviana

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang menunjukkan SK Wali Kota kepada wartawan yang digunakan salah satu koperasi memungut kepada truk yang keluar dan masuk pelabuhan peti kemas Samarinda, Kalimantan Timur, 19 Maret 2017. TEMPO/Firman Hidayat

    Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang menunjukkan SK Wali Kota kepada wartawan yang digunakan salah satu koperasi memungut kepada truk yang keluar dan masuk pelabuhan peti kemas Samarinda, Kalimantan Timur, 19 Maret 2017. TEMPO/Firman Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Roy Suryo menilai ada indikasi upaya kriminalisasi dibalik kasus pemerasan dan pencucian uang yang menjerat bakal calon gubernur Kalimantan Timur Syaharie Jaang menjelang pendaftaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalimantan Timur 2018. "Menolak dipasangkan dengan seorang jenderal, dua hari kemudian dipanggil. Nah, itu apa namanya?" kata Roy Suryo dalam sebuah diskusi di Mampang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 6 Januari 2018.

    Menurut Roy Suryo, kasus yang terjadi pada Syaharie serupa dengan yang terjadi saat Sylviana Murni maju sebagai calon wakil gubernur usungan Demokrat di Pilkada DKI. Saat itu, Sylviana terjerat kasus korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan korupsi pengelolaan dana hibah DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka Jakarta. "Saya sulit menemukan kata selain kriminalisasi untuk menyebut hal itu," kata Roy.

    Baca: Maju ke Pilkada 2018, Syaharie Jaang ...

    Syaharie Jaang adalah Wali Kota Samarinda. Partai Demokrat memilih dia sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Kalimantan Timur berpasangan dengan Rizal Effendi. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebutkan Syaharie tertimpa kasus setelah menolak permintaan salah satu partai untuk menjadikan Kapolda Kaltim, Inspektur Jenderal Safaruddin sebagai calon wakil gubernur Kaltim pendamping Syaharie. Syaharie menolak sebab Partai Demokrat telah memasangkannya dengan Rizal.

    Roy Suryo menilai ada keterlibatan aparat dalam proses politik itu. Hal itu juga yang mendasari salah satu poin pernyataan politik awal tahun Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat 5 Januari 2018 tentang netralitas aparat negara dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

    Baca juga: Kepala Polda Kaltim Safaruddin Bantah Kriminalkan Syaharie Jaang ...

    SBY memperingatkan pemerintah untuk mencegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu. "Hati-hati dalam berbuat. Jangan dikira pihak lain tidak tahu,”  kata SBY, Jumat, 5 Januari 2018.

    Rakyat, kata SBY, bukan tidak tahu soal itu. “Jangan dikira rakyat kita bodoh dan mau dibodoh-bodohi.

    Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kalimantan Timur) Inspektur Jenderal Safaruddin membantah tuduhan kriminalisasi itu. "Kalau ada orang nuduh, saya bilang Alhamdulillah, karena amal ibadahnya orang yang memfitnah buat saya di akhirat," kata Safaruddin di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 4 Januari 2017.

    DEWI  NURITA | ZARA AMELIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.