PDIP Usung Djarot karena Masyarakat Sumatera Utara Kecewa

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hasto Kristiyanto dan Djarot Saiful Hidayat saat berdiskusi di Gedung TEMPO, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

    Hasto Kristiyanto dan Djarot Saiful Hidayat saat berdiskusi di Gedung TEMPO, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan partainya mengusung Djarot Saiful Hidayat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Sumatera Utara karena mempertimbangkan kekecewaan masyarakat. "Hampir semua gubernur-gubernurnya tidak tuntas masa jabatannya berkaitan dengan masalah korupsi dan transparansi," kata Andreas, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Januari 2017.

    Dua pemimpin daerah Sumatera Utara memang terjerat perkara korupsi. Gubernur Sumatera Utara periode 2011-2015, Gatot Pujo Nugroho, divonis hukuman 6 tahun penjara karena terbukti korupsi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013.

    Baca: Cerita Megawati Tunjuk Djarot Saiful untuk Pilgub Sumut

    Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2011, Syamsul Arifin, divonis hukuman 2,5 tahun penjara karena terbukti menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri saat menjadi Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004-2008.

    Atas pengalaman Djarot sebagai Wali Kota Blitar dan Gubernur DKI Jakarta, Andreas menganggap Djarot adalah pilihan yang tepat. "Masyarakat Sumatera Utara membutuhkan pemimpin yang kapabel dalam mengurus pemerintahan," ucapnya.

    Baca juga:Ketika Djarot Merasa Perlu Mendengar Ahok Soal Pilgub Sumut

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon gubernur dalam pilkada Sumatera Utara. Meski sudah diumumkan pada 4 Januari 2018, pendeklarasian Djarot akan disampaikan pada Ahad, 7 Januari 2018, bersamaan dengan deklarasi kandidat calon gubernur pilihan PDIP dari provinsi lain.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.