TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mencopot Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan sebagai ketua umum Golkar. “Jokowi tidak ingin hubungannya dengan Golkar memburuk,” kata Sirojudin dalam diskusi 'Perlukah Airlangga Mundur' di Cikini, Jakarta, Sabtu, 6 Januari 2018.
Sirojudin berujar beban janji Presiden Jokowi untuk melarang menterinya rangkap jabatan saat ini tidak sebesar waktu ia baru dilantik 2014. Saat ini, kata dia, masyarakat sudah semakin percaya dengan kinerja pemerintahannya.
Baca: Pengamat SMRC: Kecil Peluang Jokowi Ganti Airlangga Hartarto ...
Pada Oktober 2014, pertanyaan publik soal kemampuan Jokowi memimpin negara sangat tinggi. Sebabnya mantan gubernur DKI Jakarta itu menjawabnya dengan ide tim kabinet yang terdiri dari kalangan profesional.
Ketika publik tidak meragukan dan hasilnya sudah terasa, beban pembuktian diri Jokowi telah selesai. “Artinya, tidak terlalu berisiko mempertahankan Airlangga," katanya.
Sirojudin menuturkan di sisi lain Jokowi perlu menempatkan Golkar di posisi penting untuk mengamankan tiketnya menuju pemilihan presiden 2019. Sebab ia tidak mempunyai kontrol langsung terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai asalnya. Sedangkan Golkar telah mendeklarasikan bakal mengusung kembali Jokowi.
Baca juga: Ray Rangkuti: Airlangga Hartarto Tak Optimal ...
Internal Golkar cenderung kompak bila mereka mendukung kekuasaan dan bisa berhubungan langsung dengan penguasa. Jika Airlangga dicopot dan jaraknya dengan Jokowi merenggang, berpotensi menimbulkan gejolak di partai berlambang pohon Beringin itu. Hal itu merugikan untuk kepentingan Jokowi pada Pilpres 2019. Airlangga dan Jokowi, kata Sirojudin saling membutuhkan. “Saya kira Jokowi akan mempertahankan (Airlangga)."
Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik DPP Golkar Happy Bone menegaskan apapun keputusan Jokowi partainya komitmen mendukungnya di pemilihan presiden 2019.
Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar setelah terpilih secara aklamasi dalam musyawarah nasional luar biasa di Jakarta Convention Center 18-20 Desember 2017. Adapun sebagai menteri Perindustrian, ia masuk saat perombakan jilid II Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Juli 2016.
Simak: KSP Bantah Jokowi Restui Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan ...
Rangkap jabatan di eksekutif dan di partai politik ini dipermasalahkan. Pasalnya Presiden Jokowi berjanji bahwa para menterinya tidak boleh rangkap jabatan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani telah memberi contoh sebelumnya. Keduanya melepas jabatan sebagai pengurus di partai masing-masing.
Wiranto memutuskan mundur sebagai ketua umum Partai Hanura. Sedangkan Puan meski masih tercatat di kepengurusan, namun statusnya nonaktif sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
