OTT Kalsel, KPK Menyita Duit dan Catatan Perbankan untuk Sarana Transaksi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif (tengah) bersama dua orang (kiri dan empat kiri) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif (tengah) bersama dua orang (kiri dan empat kiri) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelandang enam orang hasil operasi tangkap tangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kota Surabaya, Jawa Timur. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan tim penindakan juga menyita sejumlah uang di beberapa lokasi penangkapan.

    “Tim masih menghitung uang yang diamankan di lokasi,” kata Febri kepada wartawan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Januari 2017. Tim menyita uang senilai miliaran rupiah dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika dalam operasi tangkap tangan itu.

    Baca: OTT di Kalsel, KPK Temukan Uang Miliaran...

    KPK juga menyita catatan perbankan yang diduga berkaitan dengan transaksi.

    Komisi antirasuah menangkap lima orang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan satu lain di Surabaya. Mereka adalah Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, yang ditangkap di Surabaya, pejabat pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan pihak swasta. 

    Baca juga: KPK Gelar OTT terhadap Bupati Hulu Sungai...

    Febri menuturkan tim penyelidik menemukan uang miliaran rupiah yang diduga terkait dengan proyek pembangunan rumah sakit.

    Selain itu, tim menemukan barang bukti uang ratusan juta yang diduga imbalan dari proyek itu. Penyelidik menyita dokumen dari kantor bupati dan ruang administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Damanhuri Barabai. Dua kantor itu kini telah disegel KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.