Tunggu Keputusan PDIP Jadi Cagub, Kapolda Kaltim Belum Mau Mundur

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolda Kaltim, Inspektur Jenderal Safaruddin. TEMPO/SG Wibisono

    Kapolda Kaltim, Inspektur Jenderal Safaruddin. TEMPO/SG Wibisono

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin belum mengundurkan diri dari jabatannya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Timur. Safaruddin masih menunggu masa penetapan sebagai calon gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum pada 12 Februari 2018.

    "Mengundurkan diri itu kalau sudah ditetapkan," kata Safaruddin di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Januari 2018.

    Safaruddin juga masih menunggu keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang mempertimbangkan untuk mengusungnya sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Timur. "GR banget mengundurkan diri, rekomendasi aja belum," kata Safaruddin sambil terkekeh.

    Baca: Kepala Polda Kaltim Safaruddin Bantah Kriminalkan Syaharie Jaang

    Safaruddin mengaku pasrah menunggu keputusan PDIP. Jika nantinya tidak diusung, Safaruddin mengaku tetap bersyukur karena telah mencoba mendaftar. Meski begitu, Safaruddin belum berencana beralih ke partai lain seandainya PDIP tidak mengusungnya. "Karena cuma PDIP yang saya kenal," kata Safaruddin.

    Dewan Pimpinan Pusat PDIP tengah mempertimbangkan sejumlah nama untuk maju dalam Pilgub Kaltim 2018. Selain Safaruddin, nama lainnya yang dimunculkan adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

    Simak: Pilgub Jabar 2018, PDIP Buka Pintu untuk Ridwan Kamil

    Safaruddin sebelumnya bakal dipasangkan dengan Syaharie Jaang. Namun, ternyata Syaharie menggandeng Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi untuk mendampinginya dalam pilgub.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan para perwira tinggi polisi yang ikut mencalonkan diri dalam pilkada 2018 wajib mundur. Meski begitu, Kapolri memberi kelonggaran waktu pengunduran diri itu seusai penetapan pasangan calon oleh KPU.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.