Kamis, 16 Agustus 2018

Indonesia dan Malaysia Bentuk Task Force Pembangunan Perbatasan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bersama Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia bersepakat membentuk task force bersama untuk  mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan tersebut. (Foto: Dok. Kemendes PDTT)

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bersama Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia bersepakat membentuk task force bersama untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan tersebut. (Foto: Dok. Kemendes PDTT)

    INFO NASIONAL - Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus meningkatkan kerja sama bilateral dalam pembangunan kawasan perdesaan. Baru-baru ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia bersepakat membentuk task force bersama, untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan tersebut.

    “Kami bersepakat untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antardua negara terutama pembangunan di kawasan perbatasan, baik terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan maupun pengembangan kapasitas SDM-nya. Nanti akan ada task force bersama agar kerja sama tersebut bisa segera terealisasi di lapangan,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat menerima kunjungan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri Bin Yaakob, di kantor Kementerian Desa, Kalibata, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018. 

    Kunjungan Dato Sri ini merupakan kunjungan balasan setelah Menteri Eko melakukan muhibah ke Malaysia beberapa waktu lalu. Ikut dalam rombongan Dato Sri beberapa pejabat dan pengusaha Malaysia. Sementara Menteri Eko didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Anwar Sanusi beserta jajaran eselon I.

    Eko menjelaskan kerja sama pembangunan kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia akan fokus pada pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan. Nantinya, di desa-desa di wilayah perbatasan kedua negara akan dikembangkan berbagai produk unggulan yang sesuai dengan potensi lokal masing-masing. Desa-desa perbatasan di wilayah Indonesia misalnya akan mengembangkan berbagai komoditas unggulan, seperti jagung dan karet. 

    “Di kawasan-kawasan tersebut kita arahkan untuk mengembangkan satu produk unggulan sehingga mempunyai skala ekonomi besar. Hasil dari pengembangan produk unggulan tersebut kami arahkan untuk bisa diserap langsung pasar Malaysia. Pada saat bersamaan, produk-produk dari desa di Malaysia dengan berkembangnya ekonomi perdesaan di Malaysia, juga bisa masuk ke Indonesia,” katanya.

    Dia mengungkapkan peluang pengembangan komoditas unggulan di kawasan perbatasan masih terbuka luas. Apalagi saat ini ada program reformasi agraria dari Presiden Joko Widodo, sehingga ketersediaan lahan untuk mengembangkan produk unggulan tidak menjadi masalah. 

    “Di Kalimantan Tengah akan buka 600 ribu hektare lahan baru, begitu juga daerah Kalimantan lain yang berbatasan dengan Malaysia. Kita tanami komoditas tertentu sehingga mempunyai skala ekonomi besar,” ucapnya. 

    Eko mendorong keterlibatan pengusaha dari kedua negara untuk menanamkan investasinya di kawasan perbatasan, sehingga roda perekonomian di kawasan tersebut bisa melaju. Para investor bisa terlibat dalam pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades) dengan menyediakan sarana pascapanen, sehingga ada jaminan pasar saat masa panen.

    “Kita undang pengusaha-pengusaha Malaysia untuk kerja sama dengan model pascapanen di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Kami berharap masuknya investor ini bisa mempercepat laju perekonomian di kawasan perbatasan,” tuturnya. 

    Selain berupaya mempercepat dan memperbesar skala ekonomi kawasan perbatasan, kata Eko, kedua negara juga bersepakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa-desa di kawasan perbatasan. Salah satunya dengan adanya kesepakatan untuk mengirimkan kepala-kepala desa dari kedua negara untuk melakukan studi banding. 

    “Pertama, dari Malaysia akan mengirim kepala desa ke Indonesia, begitu juga dari Indonesia mengirim kepala desanya ke Malaysia untuk belajar. Kami juga akan terus belajar terhadap keberhasilan Malaysia dalam mengelola kawasan transmigrasi melalui FELDA dan FELCRA,” ujarnya. 

    Dato’ Sri mengapresiasi program-program percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang saat ini dilakukan Kementerian Desa. Menurut dia, berbagai program, seperti alokasi dana desa, program unggulan kawasan perdesaan (prukades), hingga badan usaha milik desa (BUMDes) telah memberikan banyak manfaat bagi warga desa di seluruh Indonesia. 

    “Kementerian Desa ini memiliki program-program yang memberikan benefit pada penduduk desa di seluruh Indonesia, salah satunya dengan program dana desanya. Tadi saya melihat bagaimana dari program itu sudah banyak capaian dalam pembangunan perekonomian di perdesaan melalui BUMDes-nya,” katanya. 

    Selain itu, ia mendukung kerja sama dalam pertukaran kepala desa. Senada dengan peningkatan sumber daya perangkat desa, untuk kepala desa akan ada pelatihan bagaimana me-manage administrasi dan keuangan desa. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa dan kewirausahawanan di desa, serta pemberdayaan dari segi keuangan untuk mengurus desa. 

    “Akan exchange pegawai juga untuk mempelajari banyak dari Kementerian Desa, dari segi kepala desa dan komite kita boleh bertukar-tukar, terutama kepala desa dari Malaysia untuk datang mempelajari apa yang belum di Malaysia,” ucapnya.

    Dia menyebut jika dalam waktu dekat task force kerja sama pembangunan kawasan perdesaan antar-kedua negara akan segera dibentuk. Dengan demikian, berbagai poin kerja sama termasuk pengembangan produk unggulan bisa segera dilaksanakan. 

    “Dalam membangun kawasan perbatasan, kita akan segera bentuk joint committee Kementerian Desa dan Kementerian Kemajuan Luar Bandar Malaysia. Kita akan bersama-sama wujudkan joint committee untuk bangun masyarakat desa di kawasan perbatasan Malaysia dan Indonesia. Contohnya, membangun desa-desa perbatasan seperti di Serawak, mengembangkan produk kelapa sawit dan getah karet,” tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fatwa MUI dan Buah Pikir Ma'ruf Amin, Calon Wakil Jokowi

    Beberapa buah pikiran Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia pilihan Jokowi untuk menjadi wakilnya, yang mengundang komentar publik.