Polri Awasi Gelontoran Dana Bansos Mendekati Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian setibanya di gedung KPK sebelum melakukan pertemuan oleh pimpinan KPK di Jakarta, 19 Juni 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian setibanya di gedung KPK sebelum melakukan pertemuan oleh pimpinan KPK di Jakarta, 19 Juni 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI mengawasi aliran dana mencurigakan menjelang pelaksanaan pilkada 2018. Salah satu yang dipelototi ialah genjotan penyerapan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) akhir tahun di daerah yang menggelar pilkada.

    Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian mewacanakan pembentukan Satuan Tugas Politik Uang. Satgas tersebut bertugas mengawasi dan mencegah adanya praktik mahar politik yang diambil dari dana hibah. "Tujuannya, mengawasi dan menindak untuk efek deretan kepada semua pihak," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Januari 2018.

    Baca: Kamis, PDIP Umumkan Jagonya di Pilkada 2018

    Menurut Tito, calon kepala daerah rawan melakukan korupsi karena besarnya mahar politik yang dipatok partai pengusung. Dia mencontohkan, biaya untuk maju sebagai calon gubernur Rp 50-100 miliar. Dengan Satgas Politik Uang, Tito berharap penyelewengan dana hibah untuk kepentingan politik praktis dapat diminimalisasi.

    Pembentukan Satgas Politik Uang telah disetujui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo sekitar tiga pekan lalu. Satgas akan dipimpin Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno.

    Simak: Ini Strategi Kapolri Tito Karnavian Amankan Pilkada 2018

    Pada 2017, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan adanya ledakan dana hibah dan bantuan sosial sejumlah pemerintah daerah, yang dicurigai direncanakan sebagai amunisi pilkada 2018.

    Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman berujar total dana hibah dan bansos yang digelontorkan kepada seluruh provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia pada 2017 mencapai Rp 72,3 triliun. Total dana hibah dan bansos di 34 provinsi Rp 54,4 triliun serta dana hibah dan bansos di 508 kabupaten atau kota Rp 17,8 triliun.

    Lihat: Pilkada 2018 dan Kekhawatiran Soal Pencalonan Jenderal

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan polisi melalui Satgas Politik Uang bakal mengawasi aliran dana mencurigakan tersebut. "Itu jelas (akan diawasi). Itu termasuk statis dan teknis kita," katanya ketika ditemui di tempat terpisah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.