Syafii Maarif: Muhammadiyah & NU Harus Vokal Atasi Sentimen Agama

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buya Ahmad Syafii Maarif. TEMPO/Subekti

    Buya Ahmad Syafii Maarif. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, YOGYAKARTA-Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii Maarif mendorong Muhammadiyah dan NU untuk lebih vokal mengatasi politik identitas yang menguat saat tahun politik 2018 dan 2019. “Tragedi Pilkada DKI Jakarta jangan diulang lagi karena merusak republik ini,” kata Buya Syafii Maarif di Yogyakarta, Rabu 3 Januari 2018. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengelar jumpa pers soal upaya mengatasi kesenjangan sosial bersama tokoh Muhhamadiyah, NU, dan organisasi Indonesia Tionghoa.

    Buya Syafii menyebut dengan keras bahwa Pilkada DKI Jakarta sebagai pengalaman pahit yang bisa membuat Indonesia lumpuh jika terulang kembali. Ia mencemaskan sentimen agama dihembuskan lagi dalam Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019 untuk tujuan politik. Menurut Buya, jika sentimen agama digunakan untuk tujuan politik, sama halnya dengan memperalat Tuhan untuk tujuan yang rendah.

    BACA:Biasa Bersepeda, Buya Syafii Maarif: Saya Orang Kampung

    Partai politik, organisasi masyarakat, dan semua pihak, kata Buya perlu bekerja keras untuk mengatasi permainan politik identitas dengan meninggalkan pengalaman Pilkada DKI Jakarta. Apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, kata Buya menggambarkan bagaimana banyak orang menghabiskan energi yang sia-sia.

    Dia menyebut apa yang terjadi di Pilkada Jakarta tidak sehat dan tidak beradab. Politik identitas, di antaranya sentimen agama dan sentimen anti-Cina yang mengemuka pada Pilkada DKI Jakarta mesti ditinggalkan. Satu di antara cara untuk mengatasinya adalah inisiatif membangun kerja sama antar tokoh NU dan Muhammadiyah dengan organisasi Indonesia Tionghoa.

    BACA:Buya Syafii Maarif dan Mengapa Politikus Indonesia Kian Agresif

    Kerja sama yang mereka lakukan bertujuan mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia. Selain Buya Syafii, sejumlah tokoh yang mengambil peran kolaborasi itu adalah Koordinator Jaringan Gusdurian Allisa Wahid, Pengurus Besar NU Imam Aziz, dan Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau Inti, Teddy Sugianto.

    Inti punya program kegiatan sosial kebangsaan dengan menggandeng para santri pondok pesantren. Beberapa di antaranya adalah mendorong kewirusahaan di kalangan santri, beasiswa kepada kelompok miskin, dan membantu penguasaan bahasa mandarin untuk santri dalam menghadapi persaingan pasar ekonomi bebas. “Kerja sama ini satu di antara cara untuk mengatasi politik identitas,” kata Buya Syafii Maarif.

    SHINTA MAHARANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.