TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku siap menghadapi pendaftaran sengketa dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018. Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan persiapan kali ini sama dengan persiapan pilkada serentak sebelumnya pada 2015 dan 2017.
“Persiapannya sama dengan yang sebelumnya,” katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 3 Desember 2017.
Baca: Ragam Gangguan Keamanan Saat Pilkada 2018 Versi Kapolri
Fajar mengatakan, secara instrumen hukum, MK sudah menyiapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait dengan pedoman beracara dalam perselisihan hasil pilkada. Pedoman tersebut di antaranya tentang penyusunan permohonan dan tahapan kegiatan.
Fajar menuturkan MK akan membuka pendaftaran pengajuan permohonan pada 4 Juli 2018 untuk pemilihan tingkat kabupaten dan kota. Selanjutnya, pendaftaran untuk tingkat provinsi akan dibuka pada 7 Juli 2017. Semua permohonan itu kemudian akan diregistrasi secara serentak pada 23 Juli 2018.
Sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan akan dilaksanakan pada 26 Juli 2018. “Sidang itu untuk menentukan mana yang lanjut dan mana yang di-dismissal,” ucap Fajar.
Baca: Dua Provinsi Ini Rawan Penggunaan Isu SARA dalam Pilkada 2018
Kemudian keputusan dismissal direncanakan dilakukan pada 9-15 Agustus 2018. Terakhir, seluruh putusan MK akan disampaikan pada 18 September 2018.
Terkait dengan pembagian panel hakim, MK akan menyiapkan sembilan hakim, yang dibagi dalam tiga panel. Nantinya, kata Fajar, hakim tersebut tidak boleh menangani perkara pilkada yang berasal dari daerahnya. “Setiap panel minimal tiga hakim,” tuturnya.
Fajar berujar MK juga akan memberikan pelatihan kepada Gugus Tugas Perselisihan Hasil Pilkada. Anggota gugus tugas tersebut sebagian besar merupakan pegawai MK.
Pilkada serentak 2018 akan berlangsung di 171 daerah. Sebanyak 17 provinsi bakal menggelar pemilihan gubernur, 39 kota memilih wali kota, dan 115 kabupaten memilih bupati. Pemungutan suara pilkada akan digelar pada 27 Juni 2018.
