Mantan KSAU Diperiksa sebagai Saksi Kasus Helikopter AW 101

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI Angkatan Udara (AU), Agus Supriatna, usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta Selatan, 3 Januari 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI Angkatan Udara Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna. Agus diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus tindak pidana korupsi pengadaan helikopter AW 101 di TNI AU pada 2016-2017.

"Diperiksa untuk tersangka IKS," kata Febri dalam keterangannya pada Rabu, 3 Januari 2018.

Baca: Kasus Helikopter AW 101, Pengacara: Eks KSAU Absen Karena Umrah

Agus datang mengenakan kemeja biru dan jaket hitam. Dia datang sekitar pukul 09.30 WIB. Dalam pemeriksaan itu, Agus diperiksa untuk tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh.

Sebelumnya, KPK pernah melayangkan pemanggilan pemeriksaan kepada Agus. Namun dia mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin, 27 November 2017.

Baca: Mantan KSAU Mangkir Panggilan POM TNI, Ini Kata Jenderal Gatot

Saat itu, ucap Febri, rencananya Agus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. PT Diratama merupakan perusahaan rekanan TNI dalam pengadaan helikopter.

KPK, ujar Febri, masih menangani perkara dugaan korupsi pengadaan helikopter AW 101 dengan tersangka Irfan. Penyidikan ini beriringan dengan penyidikan yang dilakukan Polisi Militer TNI. "Kalaupun ada proses pengembangan di pihak penyidikan oleh POM TNI, tentu saja itu kewenangan POM TNI," tuturnya.

Tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan helikopter AW 101 diperkirakan merugikan keuangan negara senilai minimal Rp 220 miliar. Adapun nilai anggaran proyek tersebut sebesar Rp 738 miliar. Pengungkapan kasus ini dianggap buah kerja sama antara TNI dan KPK.






Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

1 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

4 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

17 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

19 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

20 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

20 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

22 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

22 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.