Berlaga di Pilkada Jateng, Ini Penilaian Sudirman tentang Gatot

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gatot Nurmantyo. TEMPO/Ilham Fikri

    Gatot Nurmantyo. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon gubernur Jawa Tengah dari koalisi Partai Gerindra, PKS, dan PAN, Sudirman Said menilai salah satu pesaingnya di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gatot Nurmantyo sebagai calon pemimpin yang menguntungkan masyarakat Jawa Tengah. Sudirman menganggap mantan Panglima TNI yang diusung sebagai calon gubernur oleh PPP itu sebagai calon pemimpin yang baik.

    “Gatot pernah memimpin militer Indonesia hingga berpangkat Panglima TNI,” kata Sudirman di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Januari 2018. Selain itu, ujar Sudirman, Gatot juga tidak memiliki catatan buruk selama memimpin TNI.  

    Baca:Gatot Nurmantyo Ikut Pilkada Jateng, Sudirman ...

    Menurut Sudirman, banyaknya calon gubernur di Pilkada akan menguntungkan pemilih Jawa Tengah. “Makin untung, karena dicomot siapa pun pilihannya baik.” Sudirman menyambut baik jika ada poros ketiga atau poros keempat yang ikut meramaikan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

    Sebelumnya baru ada dua kubu yang akan bertanding dalam Pilkada Jawa Tengah 2018. Keduanya adalah koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Koalisi Partai Gerindra, PKS, dan PAN telah mengusung Sudirman Said. Sedangkan PDIP membuka opsi mengusung Ganjar Pranowo.

    Baca juga: PPP Solo Dukung Gatot Nurmantyo Maju di Pilgub Jateng 2018 ...

    DPC PPP Kota Solo lalu mendukung Gatot maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. DPC PPP menilai Gatot bakal menjadi calon pemimpin Jawa Tengah yang baik. Sebab, Gatot merupakan kelahiran Tegal, sehingga lebih dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah.

    PPP belum memenuhi syarat untuk mengusung calonnya di Pilkada Jawa Tengah. PPP memiliki delapan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, sehingga harus mencari partai koalisi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.