Dedie A. Rachim, Direktur KPK yang Maju Pilkada Bersama Bima Arya

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur bidang Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi & Instansi KPK, Dedie A. Rachim. TEMPO/Prima Mulia

    Direktur bidang Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi & Instansi KPK, Dedie A. Rachim. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Dedie A. Rachim, Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi mengundurkan diri dari jabatannya sejak 27 Desember 2017. Ia mundur karena akan bertarung mendampingi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam pemilihan Wali Kota Bogor 2018.

    Dedie mengatakan maju ke dunia politik adalah tantangan baru baginya. Sebab, cakupan permasalahannya lebih luas dan tak sekadar soal korupsi. "Pasti lebih berat daripada saat di KPK," ujarnya pada Jumat, 29 Desember 2017.

    Baca: Jadi Calon Wakil Bima Arya, Direktur KPK Didie Rachim: Doakan Ya

    Dedie bekerja di KPK sejak 2005. Saat itu, ia berhasil lolos dalam program Indonesia Memanggil I. Ia menjabat fungsional madya yang mengurusi promosi, kampanye, komunikasi media, dan pencegahan korupsi periode 2005-2009.

    Setelah itu, Dedie menjadi Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) pada 2009-2015, pelaksana harian Deputi Bidang Pencegahan periode Maret-Juni 2015, dan Direktur PJKAKI sejak 2015 hingga 2017.

    Baca: Jadi Calon Wakil Wali Kota Bogor, Direktur KPK Mengundurkan Diri

    Sebelum masuk ke KPK, lulusan magister dari Jurusan Administrasi Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini bekerja di sejumlah perusahaan swasta. Lalu, dia mulai bekerja di KPK dan berkarier hingga 12 tahun.

    Dedie dipinang Bima Arya untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Bogor. Ia bersedia mendampingi Bima karena menilai kader Partai Amanat Nasional itu adalah tokoh muda yang energetik, berani, dan berwawasan luas. Kepemimpinannya di Kota Bogor pun dinilai cukup berhasil di banyak bidang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.