Tak Lolos, 7 Partai Daftarkan Permohonan Sengketa ke Bawaslu

Reporter

Tim Verifikasi KPU bersama Anggota Partai memeriksa berkas partai politik yang melakukan pendaftaran ulang sebagai peserta pemilu 2019 di kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta, 20 November 2017. KPU membuka kembali pendaftaran ulang partai politik peserta pemilu 2019 terhadap sembilan partai diantaranya PKPI Hendropriyono, PBB, Idaman, Partai Bhinneka, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, dan PIKA sesuai dengan keputusan Bawaslu. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak tujuh partai politik (parpol) yang dinyatakan tidak lolos dalam proses pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mendaftarkan permohonan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada Jumat, 29 Desember 2017. Mereka telah menyerahkan surat permohonan sengketa tersebut.

"Tujuh partai telah resmi mendaftar, tapi permohonan belum lengkap, sehingga diberi waktu untuk memperbaiki," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, saat dihubungi Tempo pada Jumat.

Baca: KPU: PBB dan PKPI Lolos ke Verifikasi Faktual

Untuk perbaikan permohonan sengketa, ucap Fritz, Bawaslu memberikan tenggat hingga 4 Januari 2018. "Partai perlu melengkapi semua berkas dan persyaratan permohonan sengketa," ujarnya.

Adapun tujuh partai tersebut adalah Partai Bhinneka, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Parsindo, Partai Republik, Partai Indonesia Kerja (PIKA), serta Partai Islam Damai Aman (Idaman).

Baca: KPU: 12 Partai Politik Akan Ikut Tahap Verifikasi Faktual

Syarat-syarat permohonan sengketa itu, tutur Fritz, adalah surat permohonan, alat bukti, surat keputusan (SK) atau berita acara, dan beberapa syarat terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon.

Sebelumnya, tujuh dari sembilan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi oleh KPU. Dengan demikian, tujuh partai tersebut tidak bisa melaju ke proses selanjutnya, yaitu verifikasi faktual. Adapun dua partai yang dinyatakan lolos penelitian administrasi langsung menyusul 14 partai yang sudah lebih dulu masuk proses verifikasi faktual. Dua partai itu adalah Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

6 jam lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

1 hari lalu

Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

Pembentukan koalisi partai politik dilakukan dengan segala pertimbangan politis


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

3 hari lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

3 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

7 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

10 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

Anies Baswedan mengaku belum ada partai politik yang memanggil atau mengusung untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024.


Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

11 hari lalu

Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

"Kalau ada yang mengusung, kami lihat. Kami tunggu nanti," kata Anies Baswedan ihwal kesiapannya maju di Pilpres 2024


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

12 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

12 hari lalu

KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.


Anies Baswedan Bilang Siap Capres 2024 di Singapura, di Jakarta Hanya Acungkan Jempol

13 hari lalu

Anies Baswedan Bilang Siap Capres 2024 di Singapura, di Jakarta Hanya Acungkan Jempol

Anies Baswedan ogah mengomentari soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kepada wartawan Indonesia.