Trump Ancam Potong Hibah Militer, Kemenhan: Kita Tak Bisa Disetir

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat udara CASA NC212 Skuadron Udara 600 Wing Udara-1 Puspenerbal, melakukan flypass (terbang formasi) diatas kapal perang yang melakukan sailing pass pada puncak peringatan HUT ke-72 TNI di Kawasan Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, 5 Oktober 2017. ANTARA

    Pesawat udara CASA NC212 Skuadron Udara 600 Wing Udara-1 Puspenerbal, melakukan flypass (terbang formasi) diatas kapal perang yang melakukan sailing pass pada puncak peringatan HUT ke-72 TNI di Kawasan Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, 5 Oktober 2017. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran militer Indonesia tak terpengaruh dengan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memotong bantuan dana untuk negara-negara pendukung draf resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Yerusalem.

    “Sejauh ini kami jalan seperti biasa. Kita negara besar yang tidak bisa disetir semudah itu,” kata Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi Bondan Tiara Sofyan di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 29 Desember 2017.

    Baca juga: Hari Natal, Kata KWI yang Menentang Keputusan Donald Trump

    Bondan mengatakan, soal ancaman pemotongan dana hibah oleh Trump tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Wiranto beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, telah disepakati bahwa pemotongan dana hibah oleh Trump tidak berpengaruh terhadap anggaran militer Indonesia.

    Sejak Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, berbagai negara menyatakan penentangannya. Majelis Umum PBB kemudian menerima resolusi yang menolak pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dari 128 negara, Indonesia adalah salah satunya. Adapun negara yang mendukung pernyataan Trump sebanyak 9 negara, dan 35 negara lainnya abstain.

    Resolusi ini membuat Amerika mengancam akan memotong bantuannya untuk negara-negara yang menolak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

    Menurut Bondan ancaman itu bisa berpengaruh pada pemutusan kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan.

    Baca juga: Dukung Voting PBB, MUI Minta Trump Cabut Klaim Soal Yerusalem

    Dalam kerjasama itu, perusahaan besar di bidang pertahanan dan kedirgantaraan asal AS, Lockheed Martin, meyumbang teknologi pembuatan pesawat tempur tersebut. Namun, Kementerian Pertahanan tak mengkhawatirkan kemungkinan tersebut. “Kita adalah negara yang memiliki kedaulatan dan tidak bisa diinjak-injak negara lain. Kita kan bisa beli dari negara lain, kita punya kebebasan,” kata Bondan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.