Kapolri Sarankan Perwira Tinggi yang Ikut Pilkada Mundur Januari

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik tiga Kapolda baru, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat di Rupatama Mabes Polri, 29 November 2017. Kartika Anggraeni

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik tiga Kapolda baru, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat di Rupatama Mabes Polri, 29 November 2017. Kartika Anggraeni

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kepolisian RI atau Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyarankan perwira tinggi polisi yang maju dalam pemilihan kepala daerah 2018 mundur dari jabatannya pada awal Januari. Sebab, pada Januari, mereka sudah pasti mulai mencalonkan diri.

    “Akan lebih manis (mengundurkan diri) ketika sudah tahapan sosialisasi yang dimulai pada pertengahan Januari,” kata Tito di Ruang Rapat Utama Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Desember 2017.

    Baca: Jenderal Maju di Pilkada, Perludem: Partai Mau Calon yang Instan

    Namun Tito tidak mewajibkan perwira tinggi tersebut mundur sebelum penetapan pasangan calon, yakni pada 12 Februari 2018. Menurut dia, perintah untuk mundur sebelum penetapan calon justru menghilangkan hak para jenderal sebagai anggota Polri.

    Sebab, kata Tito, mereka malah bisa kehilangan statusnya sebagai anggota kepolisian jika ternyata tidak jadi maju dalam pilkada. “Itu artinya dizalimi oleh Kapolri,” tuturnya.

    Tito menegaskan, jenderal aktif yang ikut pilkada wajib mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon. Tito mengharuskan mereka menanggalkan statusnya sebagai anggota polisi dan maju pilkada sebagai masyarakat sipil. “Itu memang aturannya.”

    Simak: Akan Ikut Pilkada, Anton Charliyan Mengaku Kantongi Izin Kapolri

    Tito juga memastikan akan menjaga netralitas Polri meski beberapa anggotanya ikut pilkada. Dia telah menyiapkan sejumlah pengawasan internal serta eksternal, yakni memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan serta Inspektorat Pengawasan Umum, ikut menjaga netralitas Polri. Selain itu, kata Tito, masyarakat serta lembaga pengawas lain, seperti Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional, turut memantau.

    Perwira tinggi Polri yang bakal maju pilkada ialah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, dan Kepala Korps Brimob Polri Inspektur Jenderal Murad Ismail.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.