Muhammadiyah: Daerah Jangan Jadi Korban Transaksi Politik Pilkada

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan dengan Presdien Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan dengan Presdien Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mewanti-wanti agar masyarakat lebih mawas dan berhati hati menyongsong agenda pemilihan kepala daerah serentak 2018.

    “Jangan sampai daerah menjadi sandera politik akibat transaksi politik para calon kepala daerahnya,” ujar Haedar, di sela menghadiri acara pernikahan putri Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Yogyakarta, Jumat, 29 Desember 2017.

    Baca: Muhammadiyah Bikin Aplikasi Gaya Hidup Halal, Muvon

    Haedar menuturkan pilkada serentak harus bisa memasuki fase baru, yakni mampu menghasilkan kepala-kepala daerah yang benar-benar bertanggung jawab kepada masyarakat daerahnya tanpa kecuali.  

    “Jadi jangan sampai para calon kepala daerah itu mengikat lewat balas jasa politik, yang setelah terpilih, ujungnya mengorbankan sumber daya alam daerah sampai tak bisa dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak,” ucap Haedar.

    Simak: Pilkada 2018 dan Kekhawatiran Soal Pencalonan Jenderal

    Haedar berujar, dalam menyambut pilkada, Muhammadiyah mengimbau tak ada kampanye politik yang mengusung isu-isu primordialisme serta cara berpolitik yang menggunakan kekerasan.

    Haedar menambahkan, masyarakat tak perlu antipati jika dalam pilkada serentak kelak muncul calon-calon kepala daerah yang bukan berasal dari daerah setempat. Menurut Haedar, hal itu justru baik sebagai faktor pencair, sekaligus untuk membangun kedewasaan berpolitik dan suasana kebangsaan yang lebih baik.

    Lihat: Cegah Politik Uang di Pilkada, Polri dan KPK Bentuk Tim Khusus

    “Maaf saja, sekarang ini sikap kedaerahan juga makin tinggi. Kalau primordialisme ini terlalu tinggi, semangat keindonesiaan bisa ikut makin tergerus,” kata Haedar.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.